AIUEO.CO.ID,JAMBI, — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, menyoroti perlunya menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat perlindungan bagi petani serta nelayan. Hal itu disampaikannya menanggapi paparan Berita Resmi Statistik (BRS) Provinsi Jambi tertanggal 1 Oktober 2026 yang mencatat perkembangan inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP), dan pariwisata. Seasa 6 Oktober 2026.
Berdasarkan paparan tersebut, inflasi Jambi pada September 2026 tercatat 0,19 persen secara bulanan, 2,32 persen sejak awal tahun, dan 2,97 persen secara tahunan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi bulanan 0,85 persen dengan andil 0,27 poin. Cabai merah menjadi pendorong terbesar, disusul beras dan daging ayam ras.
“Angka inflasi bulanan memang relatif terkendali, tetapi kenaikan harga pangan tetap perlu direspons. Pemerintah harus memastikan pasokan dan distribusi berjalan baik, terutama untuk cabai, beras, dan ayam ras,” kata Ivan.
Ia meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama perangkat daerah terkait memperkuat pemantauan harga, stok, dan distribusi hingga tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, langkah pengendalian perlu disesuaikan dengan kondisi tiap wilayah karena tekanan harga tidak merata. Pada September, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 0,70 persen, sementara Muara Bungo mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 3,98 persen.
Ivan juga mengingatkan agar kenaikan NTP dan NTUP secara agregat tidak menutupi kondisi subsektor yang masih melemah. NTP Jambi naik 1,29 persen menjadi 196,13, sedangkan NTUP naik 1,44 persen menjadi 200,04. Namun, NTP tanaman pangan turun 0,25 persen dan NTP perikanan turun 0,73 persen. NTP nelayan bahkan turun 1,27 persen.
“Perbaikan angka gabungan harus terlihat dalam kondisi nyata petani dan nelayan. Kita perlu melihat siapa yang sudah merasakan manfaat dan subsektor mana yang masih membutuhkan dukungan,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah daerah mengarahkan program sesuai kebutuhan produsen. Dukungan bagi petani tanaman pangan dapat difokuskan pada sarana produksi dan akses pasar, sementara nelayan memerlukan perhatian terhadap biaya operasional, ketersediaan es, penyimpanan hasil tangkapan, serta akses pemasaran.
Di sektor pariwisata, tingkat penghunian kamar hotel bintang pada Agustus 2026 mencapai 53,43 persen. Jumlah tamu hotel tercatat 59.755 orang, meningkat 16,03 persen dibandingkan Agustus 2025. Meski demikian, rata-rata lama menginap masih 1,58 hari.
Ivan menilai peningkatan jumlah tamu perlu diikuti upaya memperpanjang lama tinggal dan memperbesar manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ia mendorong promosi wisata dihubungkan dengan agenda acara, destinasi, kuliner, transportasi, serta produk UMKM di kabupaten/kota.
“Keberhasilan pariwisata jangan hanya diukur dari jumlah kunjungan. Lama tinggal, belanja wisatawan, dan manfaat bagi pelaku usaha lokal juga harus menjadi perhatian,” katanya.
DPRD Provinsi Jambi, lanjut Ivan, akan mendorong agar evaluasi terhadap pengendalian inflasi, program pertanian dan perikanan, serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan indikator yang terukur. Dengan begitu, kebijakan dan anggaran daerah dapat lebih tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.(*)
