AIUEO.CO.ID,BATANG HARI — Akses pelayanan publik bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga soal kemampuan pemerintah berkomunikasi dengan seluruh warganya. Pemerintah Kabupaten Batang Hari mulai memperkuat langkah menuju pelayanan yang lebih inklusif melalui sinergi bersama Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo) dan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (DPC GERKATIN) Kabupaten Batang Hari.
Pertemuan yang digelar pada Minggu (4/10/2026) tersebut dihadiri Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, Ketua Pusbisindo Yoga Prawira, serta Ketua DPC GERKATIN Kabupaten Batang Hari Pratiwi Hani.
Pertemuan ini menempatkan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) sebagai bagian penting dalam membuka akses komunikasi antara pemerintah dan komunitas Tuli. Persoalannya bukan semata bagaimana warga Tuli berkomunikasi, tetapi sejauh mana pelayanan publik mampu hadir tanpa hambatan komunikasi.
Asisten I Setda Batang Hari menyampaikan bahwa Pemkab menyambut baik sinergi bersama Pusbisindo dan GERKATIN. Ia menegaskan bahwa warga Tuli memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, maupun informasi.
“Pemkab Batang Hari berkomitmen untuk terus mendorong kesetaraan. Bahasa Isyarat adalah jembatan komunikasi, dan kita harus memastikan tidak ada warga Batang Hari yang tertinggal, termasuk saudara-saudara kita Tuna Rungu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pusbisindo Yoga Prawira menekankan pentingnya pengakuan dan pembelajaran BISINDO sebagai bahasa ibu bagi komunitas Tuli di Indonesia, termasuk di Kabupaten Batang Hari.
Pandangan tersebut sejalan dengan harapan Ketua DPC GERKATIN Batang Hari, Pratiwi Hani, agar pertemuan tersebut tidak berhenti pada agenda seremonial. Ia berharap sinergi yang dibangun dapat melahirkan program konkret untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan pemberdayaan penyandang Tuli di Bumi Serentak Bak Regam.
Kini tantangannya adalah bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan dan layanan yang benar-benar dapat dirasakan. Mulai dari kemampuan aparatur menggunakan bahasa isyarat, akses informasi, pendidikan, hingga pelayanan publik yang ramah bagi warga Tuli.
Sebab, daerah yang inklusif bukan hanya diukur dari pernyataan komitmennya, tetapi dari seberapa mudah setiap warga memperoleh hak pelayanan tanpa hambatan komunikasi.
GERKATIN merupakan organisasi yang mewadahi perjuangan kesetaraan hak dan kesejahteraan Tuli di Indonesia.(Redaksi)
