AIUEO.CO.ID,BATANG HARI — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2027 kembali memasuki tahap penting. DPRD Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Pemerintah Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar RAPBD 2027, Senin (28/09/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Batang Hari Rahmad Hasrofi tersebut dihadiri Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar bersama jajaran anggota DPRD Kabupaten Batang Hari.
Di ruang paripurna, pemerintah daerah memberikan jawaban atas berbagai pandangan, pertanyaan, koreksi, serta masukan yang sebelumnya disampaikan tujuh fraksi DPRD. Tahapan ini bukan sekadar agenda administratif, melainkan bagian dari proses politik anggaran untuk menguji sejauh mana rancangan belanja daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Wakil Bupati H. Bakhtiar menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan perhatian dan masukan konstruktif terhadap RAPBD 2027. Menurut pemerintah daerah, berbagai pandangan tersebut akan menjadi bahan dalam penyempurnaan rancangan anggaran agar lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Namun, di balik meja paripurna dan sederet jawaban pemerintah, publik tentu menunggu satu hal yang lebih konkret: seberapa jauh jawaban tersebut akan diterjemahkan menjadi kebijakan anggaran yang benar-benar terasa di tengah masyarakat?
Sebab, RAPBD bukan hanya persoalan angka yang tersusun dalam dokumen. Di dalamnya terdapat prioritas pembangunan, program pelayanan publik, belanja pemerintahan, serta penggunaan uang yang bersumber dari masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Batang Hari menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bumi Serentak Bak Regam.
Komitmen tersebut kini memasuki tahap pembuktian. Setelah jawaban pemerintah disampaikan dalam forum paripurna, perhatian publik akan tertuju pada proses pembahasan berikutnya: apakah setiap kritik dan masukan fraksi benar-benar masuk dalam penyempurnaan RAPBD 2027, atau berhenti sebagai catatan dalam dokumen persidangan?
Di titik inilah DPRD memiliki fungsi pengawasan sekaligus fungsi anggaran. Publik pun berhak mengetahui bagaimana setiap rupiah APBD direncanakan, dialokasikan, dan nantinya dipertanggungjawabkan.
RAPBD 2027 telah dibahas. Jawaban pemerintah telah disampaikan. Kini waktunya memastikan bahwa angka-angka dalam APBD benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk program dan pelayanan yang nyata.(*)
