AIUEO.CO.ID,BATANG HARI, — RAPBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2027 kini memasuki salah satu tahapan penting. Di ruang paripurna DPRD Batang Hari, Senin (28/09/2026), tujuh fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar RAPBD yang sebelumnya disampaikan Pemerintah Daerah.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Batang Hari Rahmad Hasrofi tersebut dihadiri Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar. Satu per satu fraksi menyampaikan pandangan, masukan dan catatan terhadap rencana anggaran daerah untuk tahun 2027.
TUJUH FRAKSI, SATU PERTANYAAN BESAR
Pemandangan umum fraksi bukan sekadar formalitas dalam rangkaian pembahasan APBD. Di sinilah kebijakan pemerintah daerah diuji melalui pandangan politik dan pengawasan DPRD.
Pertanyaan publik pun sederhana, tetapi sangat menentukan:
Apakah RAPBD 2027 benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, atau masih menyisakan ruang yang harus dikritisi lebih dalam?
Sebab APBD bukan sekadar deretan angka dalam dokumen. Di dalamnya terdapat uang rakyat yang akan menentukan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat hingga berbagai program pemerintah daerah.
Oleh karena itu, setiap program dan alokasi anggaran layak dilihat bukan hanya dari besar kecilnya nominal, tetapi juga dari manfaat, urgensi, sasaran penerima dan hasil yang ingin dicapai.
SINERGI PEMKAB-DPRD JANGAN BERHENTI DI MEJA PARIPURNA
Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan DPRD tentu menjadi bagian penting dalam proses pembahasan RAPBD 2027.
Namun sinergi tidak boleh berhenti pada kata sepakat.
Masyarakat tetap memerlukan transparansi mengenai prioritas program apa yang akan dibiayai, bagaimana anggaran tersebut dihitung, siapa penerima manfaatnya, serta apa indikator keberhasilannya.
DPRD memiliki fungsi pengawasan, sementara pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan anggaran dilaksanakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, proses pembahasan RAPBD tahun 2027 menjadi momentum untuk memastikan uang rakyat tidak sekedar terserap, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat.
PUBLIK MENUNGGU HASIL AKHIR
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Batang Hari, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Setda, kepala OPD beserta jajaran, TP PKK, organisasi wanita, camat, kepala desa/lurah serta undangan lainnya.
Kini bola berada pada tahapan pembahasan berikutnya.
Bukan hanya berapa besar APBD Batang Hari 2027, tetapi ke mana uang itu mengalir dan apa yang kembali kepada masyarakat.
Di titik inilah publik layak mengawal.
Sebab pada akhirnya, APBD adalah uang rakyat—dan setiap rupiahnya harus dapat dipertanggungjawabkan.(*)
