AIUEO.CO.ID,JAMBI — Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 memasuki tahapan penting setelah DPRD Provinsi Jambi bersama Pemerintah Provinsi Jambi menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Kesepakatan tersebut tidak sekadar mengubah struktur angka dalam APBD. DPRD menegaskan bahwa perubahan anggaran harus menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menegaskan keberhasilan perubahan APBD tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran atau tingginya persentase serapan.
«“Perubahan APBD 2026 tidak boleh dimaknai sekadar menambah anggaran, tetapi harus dilihat seberapa besar tambahan ruang fiskal mampu dikonversikan menjadi pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ivan usai rapat paripurna, Jumat (11/9/2026).»
Pendapatan Naik Rp216,85 Miliar
Berdasarkan ringkasan analisis Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi, pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp3,975 triliun, meningkat sekitar Rp216,85 miliar atau 5,77 persen dibanding APBD murni sebesar Rp3,758 triliun.
Sementara itu, belanja daerah meningkat menjadi sekitar Rp4,043 triliun, atau bertambah sekitar Rp199,78 miliar atau 5,20 persen dari APBD murni sebesar Rp3,844 triliun.
Dengan struktur tersebut, defisit daerah berada di kisaran Rp68,46 miliar, turun sekitar Rp17,07 miliar atau 19,93 persen dibandingkan defisit pada APBD murni.
PAD Tembus Rp2,117 Triliun
Salah satu catatan penting dalam perubahan APBD 2026 adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAD diproyeksikan mencapai Rp2,117 triliun, atau sekitar 53,2 persen dari total pendapatan daerah. Angka tersebut meningkat sekitar 8,80 persen atau Rp171,15 miliar.
Sementara pendapatan transfer mencapai sekitar Rp1,851 triliun atau 46,6 persen, meningkat 2,53 persen atau sekitar Rp45,70 miliar. Adapun lain-lain pendapatan daerah tercatat sekitar Rp7 miliar.
Ivan menilai peningkatan PAD harus menjadi pijakan untuk memperkuat kemandirian fiskal Provinsi Jambi.
«“Kita ingin peningkatan PAD ini bersifat struktural. Pemerintah harus mengetahui secara detail sumber-sumber potensi pendapatan daerah, kemudian dikelola dengan sistem yang baik, terintegrasi dan transparan,” katanya.»
Realisasi APBD Jadi Perhatian
Di tengah perubahan struktur anggaran, DPRD juga menyoroti realisasi APBD hingga 10 September 2026.
Realisasi pendapatan tercatat baru mencapai 54,57 persen, sedangkan realisasi belanja mencapai 59,14 persen.
Dalam analisis Banggar, capaian tersebut masih tertinggal dari target waktu, masing-masing sekitar 14,4 poin persentase untuk pendapatan dan 9,9 poin persentase untuk belanja.
DPRD meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melakukan percepatan pelaksanaan program karena waktu pelaksanaan anggaran 2026 semakin terbatas.
Namun, percepatan tersebut diminta tidak mengorbankan kualitas pekerjaan.
«“Jangan sampai anggaran menumpuk pada triwulan IV. Setiap OPD harus memiliki target dan jadwal yang jelas. Kita ingin percepatan serapan, tetapi bukan percepatan yang mengabaikan kualitas,” tegas Ivan.»
Sejumlah OPD Mendapat Tambahan Anggaran
Dalam perubahan APBD 2026, sejumlah OPD memperoleh kenaikan anggaran cukup signifikan.
BPBD menjadi OPD dengan kenaikan persentase tertinggi, yakni 53,97 persen, disusul RS Jiwa M. Syukur 26,14 persen, Dinas Sosial Dukcapil 14,14 persen, Biro Kesra 15,09 persen, Dinas Kesehatan 13,32 persen, BKAD 10,69 persen, Dinas Koperasi/UKM 9,56 persen, dan Disbudpar 8,55 persen.
Secara nominal, BKAD tercatat memperoleh kenaikan terbesar, sekitar Rp77,997 miliar atau 10,69 persen.
Banggar meminta setiap kenaikan anggaran dijelaskan secara rinci hingga tingkat kegiatan melalui breakdown RKA.
Sementara PUPR mengalami kenaikan relatif kecil, sekitar Rp918 juta atau 0,33 persen. Anggaran tersebut diarahkan agar fokus pada proyek yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian.
Sebaliknya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) mengalami penurunan sekitar Rp1,504 miliar atau 3,26 persen.
Banggar meminta penjelasan dan kajian terhadap dampak kebijakan tersebut, terutama di tengah risiko El Niño dan kekeringan.
DPRD: Tambahan Anggaran Harus Bisa Menjawab Tiga Pertanyaan
Ivan menegaskan DPRD ingin mengubah cara pandang terhadap APBD.
Menurutnya, ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya berapa banyak uang yang dibelanjakan, tetapi apa yang dihasilkan dari belanja tersebut.
Karena itu, setiap tambahan anggaran harus mampu menjawab tiga pertanyaan:
Apa output-nya? Siapa penerima manfaatnya? Dan apa dampak akhirnya bagi masyarakat?
«“Ukuran keberhasilan APBD bukan hanya berapa persen anggaran yang terserap, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai anggaran habis, tetapi dampaknya tidak terasa,” ujarnya.»
Karhutla, Kekeringan dan Infrastruktur Jadi Perhatian
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam perubahan APBD 2026, mulai dari peningkatan PAD, percepatan realisasi APBD, mitigasi karhutla dan kekeringan, optimalisasi infrastruktur hingga perlindungan sektor pertanian.
DPRD mendorong pembangunan infrastruktur diarahkan pada proyek yang mampu memperkuat konektivitas ekonomi dan membuka akses menuju sentra produksi.
Jalan dan infrastruktur pendukung tidak hanya dipandang sebagai proyek fisik, tetapi harus mampu memperlancar distribusi, menekan biaya logistik dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
Di sektor pertanian, perlindungan terhadap petani dan ketahanan pangan juga dinilai harus tetap menjadi prioritas di tengah ancaman kekeringan.
«“Kita harus memastikan anggaran yang diberikan kepada sektor pertanian tidak justru mengurangi kapasitas perlindungan terhadap petani. Ketahanan pangan harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan Jambi,” kata Ivan.»
Enam Langkah Pengawasan Banggar
Agar perubahan APBD tidak berhenti sebagai dokumen anggaran, Banggar DPRD Provinsi Jambi mendorong enam langkah utama.
Pertama, membangun database potensi PAD yang terintegrasi.
Kedua, memastikan setiap tambahan anggaran memiliki output, outcome dan impact yang jelas.
Ketiga, menyusun matriks prioritas berdasarkan kategori urgent, strategic, mandatory, dan supporting.
Keempat, membuat recovery plan untuk mempercepat penyerapan APBD.
Kelima, memastikan belanja produktif, terutama pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi, memperoleh porsi yang lebih dominan.
Keenam, melakukan pengawalan ketat terhadap RKA Perubahan 2026 hingga level kegiatan.
Ivan menegaskan fungsi pengawasan DPRD akan tetap berjalan setelah perubahan APBD disepakati.
«“APBD adalah uang rakyat dan instrumen pembangunan. Karena itu, setiap rupiah harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan,” pungkasnya.»
Menurut Ivan, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jambi penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target. Namun, sinergi tersebut harus berjalan beriringan dengan pengawasan agar penggunaan anggaran tetap transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Pada akhirnya, perubahan APBD bukan semata soal seberapa besar anggaran yang tersedia, melainkan seberapa besar perubahan nyata yang mampu diciptakan bagi masyarakat Jambi.(Tim Redaksi)
