AIUEO.CO.ID,BATANG HARI JAMBI — Penggunaan dan pengelolaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari kembali menjadi sorotan. Informasi yang beredar menyebutkan, kendaraan operasional Dinas Perhubungan (Dishub), termasuk mobil dinas Patwal dan sepeda motor operasional jenis NMAX, diduga hingga saat ini belum dikembalikan dan masih berada dalam penguasaan Kepala Dinas Perhubungan, Badawi.
Sorotan juga mengarah pada penggunaan kendaraan Mitsubishi Xpander yang disebut sebagai kendaraan dinas. Kendaraan tersebut diduga lebih sering digunakan tanpa menggunakan pelat nomor dinas, melainkan menggunakan pelat nomor pribadi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tertib administrasi, pengamanan aset daerah, serta penggunaan kendaraan yang bersumber dari anggaran negara/daerah.
Bahkan, menurut informasi yang diterima Media Vocal, seorang kepala dinas disebut sempat mempertanyakan keberadaan kendaraan tersebut.
“Mobil negara kok tidak pernah menggunakan pelat dinas?” demikian pertanyaan yang disebut muncul terkait penggunaan kendaraan tersebut.
Jika informasi tersebut benar, publik tentu berhak mendapatkan penjelasan: apakah penggunaan kendaraan dinas tanpa pelat dinas tersebut sesuai ketentuan, atau justru terdapat persoalan administrasi dan penggunaan aset daerah yang perlu diperiksa?
Media Vocal juga mempertanyakan status mobil Patwal Dishub dan sepeda motor NMAX yang disebut masih berada dalam penguasaan Badawi. Apabila kendaraan tersebut memang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Batang Hari, maka penggunaannya semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan digunakan untuk kepentingan kedinasan, bukan kepentingan pribadi.
Karena itu, Bupati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief diminta memberikan perhatian dan melakukan pengecekan terhadap seluruh kendaraan dinas yang berada di lingkungan Dinas Perhubungan.
Pertanyaan publik sederhana: apakah kendaraan-kendaraan tersebut sudah tercatat, sudah ditetapkan penggunaannya, dan berada pada pihak yang berhak menggunakannya?
Media Vocal juga meminta Inspektorat Kabupaten Batang Hari melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi ketidaktertiban dalam penggunaan atau penguasaan aset kendaraan dinas.
Aset pemerintah pada hakikatnya merupakan aset publik. Karena itu, penggunaannya harus transparan, tertib, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Media Vocal membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Badawi maupun Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk menjelaskan status kendaraan-kendaraan tersebut kepada masyarakat.
Pertanyaan untuk Bupati Mhd. Fadhil Arief:
Apakah benar kendaraan dinas Patwal, NMAX dan Xpander tersebut masih dikuasai atau digunakan oleh Kepala Dinas Perhubungan? Jika benar, apa dasar penetapan penggunaannya dan mengapa kendaraan yang disebut sebagai kendaraan dinas tidak menggunakan pelat nomor dinas?
Publik menunggu jawaban yang terang.
TIM REDAKSI
