AIUEO.CO.ID, BATANG HARI – Pemerintah Kabupaten Batang Hari terus mempercepat penataan aset daerah dengan menargetkan sertifikasi hak atas tanah terhadap 326 persil aset milik pemerintah sepanjang tahun 2026. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat legalitas aset sekaligus menciptakan tata kelola yang lebih tertib dan akuntabel.
Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), proses inventarisasi dan sertifikasi aset tanah terus dilakukan, terutama terhadap aset yang selama ini belum memiliki dokumen kepemilikan resmi.
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) BKAD Kabupaten Batang Hari, Bernandus M. Siagian, mengatakan hingga saat ini sebanyak 113 persil telah diajukan dan sedang diproses di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Dari jumlah itu, 97 persil telah selesai dilakukan proses pengukuran. Sedangkan 16 persil lainnya masih berada dalam tahapan proses di BPN atau belum diukur,” ujarnya.
Selain itu, sebanyak 213 persil lainnya masih berada pada tahap penyusunan dan kelengkapan dokumen sebelum diajukan ke BPN. Dari jumlah tersebut, 70 persil telah selesai diverifikasi, sementara 143 persil lainnya masih dalam proses melengkapi administrasi.
“Kalau 143 persil lainnya, masih berproses untuk mudah-mudahan kelengkapan dokumennya rampung dan segera diverifikasi,” katanya.
Bernandus menjelaskan, sebagian besar aset yang disertifikasi tahun ini merupakan tanah jalan kabupaten dan jalan lingkungan. Sertifikasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum atas aset pemerintah, mencegah potensi sengketa, sekaligus mengamankan kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat. (RBI)
