AIUEO.CO.ID,BATANG HARI – Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, menuai sorotan dari sejumlah peserta. Persoalan yang paling banyak dikeluhkan berkaitan dengan minimnya keterlibatan langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam pelaksanaan kegiatan.
Sejumlah perangkat desa, terutama bendahara desa, menganalisis pola pelaksanaan Bimtek yang dinilai lebih banyak dikendalikan oleh Event Organizer (EO) bersama pihak Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).
Salah seorang perangkat desa yang menanyakan identitasnya tidak mengaku kecewa. Ia menyebutkan, sejak pembukaan hingga kegiatan berlangsung, pejabat DPMD nyaris tidak terlihat terlibat secara langsung.
“Yang tampil terus EO-nya. Materi juga dibawakan tim EO. Dari DPMD hanya ada Berbagai pembukaan sebentar, setelah itu tidak terlihat lagi. Padahal ini kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah desa dan anggarannya juga membicarakan sumbernya,” ujarnya, Rabu (3/9/2026).»
Keluhan serupa disampaikan sumber lainnya. Menurutnya, pihak EO dan Ketua APDESI justru terlihat paling dominan dalam mengatur berbagai kebutuhan peserta, mulai dari absensi, pembagian kamar hingga penyampaian materi.
«”Kami jadi bingung, ini Bimtek pemerintah atau Bimtek APDESI? Kalau EO dan APDESI yang mengatur hampir semuanya, lalu apa peran DPMD?” katanya.»
Bendahara Desa Kebingungan Soal Anggaran
Sorotan lain muncul terkait pembiayaan kegiatan. Sejumlah peserta termasuk telah mengeluarkan biaya sekitar Rp10 juta dan telah mengikuti kegiatan. Bahkan, menurut sumber, dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) telah dikumpulkan melalui kantor camat masing-masing untuk proses administrasi lebih lanjut.
Kondisi tersebut membuat sejumlah bendahara desa menjadi kebingungan dalam menentukan penganggaran dan tanggung jawab biaya kegiatan.
“Orang-orang sudah berangkat dan sudah banyak yang membayar. Katanya sekitar Rp10 jutaan. SPPD juga sudah dikumpulkan ke kantor camat untuk dimasukkan ke Sekda. Ini yang membuat bendahara desa bingung, uang tersebut mau dianggarkan dari mana dan bagaimana pertanggungjawabannya,” ungkap sumber.»
Menurut peserta, seharusnya DPMD hadir secara aktif, baik dalam memberikan materi maupun melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian kegiatan.
“Seharusnya DPMD turun langsung, menjadi narasumber sekaligus mengawasi kegiatan. Jangan sampai semuanya diserahkan kepada EO. Kalau kemudian ada masalah administrasi atau pertanggungjawaban, siapa yang bertanggung jawab?” sini.»
Kadis PMD: Belum Terima Konfirmasi
Menanganggapi informasi mengenai adanya undangan kegiatan dari Rindam III/Sriwijaya, Kepala DPMD Batang Hari saat dikonfirmasi media ini menyatakan belum memperoleh informasi secara resmi dari para kepala desa.
“Sampai hari ini belum ada saya dapat konfirmasi dari kades, termasuk terkait undangan dari Rindam Siliwangi tersebut,” tulisnya singkat melalui pesan.
Sementara itu, Asisten I Pemerintah Kabupaten Batang Hari ketika dimintai tanggapan terkait kegiatan tersebut juga mengaku belum mengetahui secara jelas.
“Belum tahu nian, Pakcik,” jawabnya singkat.
APDESI: Ada Dana ADD dan BKBK
Sementara itu, Ketua APDESI Batang Hari mengizinkan diadakannya kegiatan retret tersebut. Ia menjelaskan bahwa pembiayaan kegiatan berasal dari beberapa sumber.
“Undangan mundur dari Rindam III Siliwangi. Untuk dananya ada yang dari Dana ADD dan ada dari BKBK,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa panitia bekerja sama dengan EO dalam pelaksanaan kegiatan.
“Panitia bekerja sama dengan EO, karena EO yang ditunjuk oleh Rindam III Siliwangi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk diperjelas lebih lanjut, terutama mengenai dasar penganggaran, mekanisme pembayaran peserta, besaran biaya, sumber anggaran masing-masing desa, serta bentuk pertanggungjawaban keuangan kegiatan.
Pemerhati: Fungsi Pembinaan Pemerintah Jangan Hilang
Seorang pemerhati pemerintahan desa menilai pola pelaksanaan Bimtek seperti ini perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Menurutnya, pemerintah daerah melalui DPMD memiliki fungsi pelatihan terhadap pemerintahan desa. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dalam kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa dinilai penting.
«“Bimtek itu berkaitan dengan fungsi pelatihan pemerintah desa. Kalau pelaksanaannya justru lebih banyak diserahkan kepada EO dan organisasi kepala desa, sementara pemerintah tidak terlibat secara aktif, maka fungsi pelatihan pemerintah bisa diperiksa. Ini perlu dievaluasi,” tegasnya.»
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Batang Hari memastikan seluruh proses kegiatan berjalan transparan, mulai dari dasar pelaksanaan, penunjukan EO, materi Bimtek, sumber pembiayaan hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa.
Menunggu Penjelasan EO
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya meminta klarifikasi dari pihak PT Diva Lookah Multindo selaku EO yang disebut terlibat dalam kegiatan tersebut.
Konfirmasi terutama diperlukan untuk menjelaskan kapasitas perusahaan dalam kegiatan, mekanisme penunjukan, nilai kerja sama, rincian biaya peserta, serta dasar keterlibatan EO dalam pelaksanaan Bimtek.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi DPMD Batang Hari, APDESI, pihak EO, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan secara utuh kepada publik.
(Redaksi)
