AIUEO.CO.ID,BATANG HARI – Rencana keberangkatan puluhan kepala desa (Kades) se-Kabupaten Batang Hari ke Bandung dalam kegiatan “Ridam Sriwijaya III Study Retreat” menuai sorotan. Kegiatan yang disebut mengusung agenda peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara aparatur desa serta studi tiru ketahanan pangan tersebut dikabarkan diakomodir oleh PT Diva Lookah Multindo selaku Event Organizer (EO).
Informasi yang dihimpun, sekitar 35 kepala desa disebut akan mengikuti kegiatan tersebut dengan biaya sekitar Rp10 juta per peserta.
Sorotan semakin mencuat setelah beredar informasi bahwa sejumlah Kades telah melakukan pembayaran dan pengurusan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) melalui kecamatan masing-masing untuk selanjutnya diajukan ke Sekretaris Daerah (Sekda) Batang Hari.
Persoalan tersebut menjadi perbincangan di kalangan aparatur desa lantaran kondisi anggaran desa yang disebut sedang menghadapi keterbatasan. Bahkan, terdapat Kades yang secara terbuka mempertanyakan urgensi kegiatan tersebut jika menggunakan anggaran yang bersumber dari pemerintah desa.
Dalam sebuah postingan yang beredar, seorang Kades menyampaikan pandangannya agar pemerintah desa lebih mengutamakan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
«“Alangkah bijaknya kepala desa, di saat situasi Dana Desa yang minim dan kegiatan gaji yang sedang terhambat, lebih memfokuskan kegiatan yang lebih produktif untuk kepentingan masyarakat di desanya masing-masing.”»
Menurutnya, ketika Dana Desa mengalami penurunan, kepala desa dituntut mampu mengambil keputusan yang lebih tepat dengan mengembangkan potensi dan aset desa.
Ia mencontohkan pemanfaatan aset desa agar dapat menghasilkan pendapatan, menggerakkan kembali BUMDes serta menghidupkan sektor-sektor usaha desa yang selama ini belum berjalan maksimal.
«“Ketika anggaran pusat Dana Desa berkurang seperti kondisi saat ini, kepala desa seharusnya tidak merasa ada kendala yang terlalu besar jika Pendapatan Asli Desa bisa tumbuh dan menghasilkan,” tulisnya.»
Kritik: Jangan Sampai Anggaran Desa Hanya untuk Kegiatan Seremonial
Sumber lain yang meminta identitasnya tidak disebutkan menilai kepala desa semestinya lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa.
Menurutnya, penggunaan anggaran negara untuk kegiatan yang dinilai tidak memiliki manfaat langsung bagi masyarakat patut dipertanyakan.
«“Kepala desa yang bijak pasti memikirkan kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Namun bagi kepala desa yang memang niatnya mencari kesenangan, dia takkan memikirkan penggiat desa yang tidak bergaji, pembangunan desa minim. Yang penting selama jadi Kades bisa berfoya-foya dengan duit negara dan bisa ke mana-mana pakai SPPD,” ujarnya.»
Pernyataan tersebut merupakan pandangan sumber dan belum dapat digeneralisasi kepada seluruh kepala desa yang mengikuti kegiatan.
“Kalau Pakai Uang Sendiri Tidak Masalah”
Kritik serupa juga disampaikan Kades lainnya. Ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada kegiatan perjalanan ke luar daerah, melainkan sumber pembiayaan yang digunakan.
«“Kalau berangkat undangan pakai duit dewek (sendiri) dak masalah lah. Tapi kalau berangkat masih ngolah duit ADD sama duit bantuan provinsi, elok dak usah berangkat. Mubadzir. Elok kami bangun jalan cor atau bagusin desa daripada gawe jalan dak jelas,” katanya.»
Ia juga mempertanyakan mekanisme kegiatan tersebut karena menurut informasi yang diterimanya, kegiatan disebut berjalan tanpa keterlibatan langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
«“Tibo-tibo nian nak jalan-jalan dibalut kegiatan bimtek (studi tiru). Jangan banyak akal buat kegiatan akal-akalan yang ngabisin duit bae,” ujarnya.»
Pertanyaan tentang Peran Organisasi dan Pemerintah
Sumber tersebut juga menyoroti hubungan antara organisasi kepala desa dengan pemerintah desa.
«“Sepertinya saat ini organisasi sudah bisa intervensi pemerintah. Organisasi sudah dapat mengatur pemerintah. APDESI itu organisasi dan Kades itu Pemdes, itu yang sebenarnya,” katanya.»
Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin yang perlu diklarifikasi lebih lanjut, terutama mengenai siapa pihak yang menggagas kegiatan, dasar pelaksanaannya, sumber pembiayaan, serta sejauh mana keterlibatan pemerintah daerah.
Sekda Belum Memberikan Tanggapan
Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, awak media mencoba menghubungi Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari melalui pesan WhatsApp terkait rencana kegiatan tersebut, termasuk mengenai informasi pengajuan SPPD dan apakah kegiatan tersebut telah mendapat persetujuan atau rekomendasi dari pemerintah daerah.
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban dari Sekda Batang Hari.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Kabupaten Batang Hari, DPMD, pihak penyelenggara/EO, APDESI maupun kepala desa yang mengikuti kegiatan tersebut.
Publik kini menunggu kejelasan: apakah perjalanan ke Bandung tersebut benar-benar merupakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa yang memiliki dasar dan manfaat jelas, atau justru berpotensi menjadi perjalanan dinas yang membebani anggaran desa di tengah keterbatasan Dana Desa?
Yang paling penting, penggunaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, transparan, dan memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat desa.(Redaksi)
