AIUEO.CO.ID,BATANGHARI — Keberadaan sejumlah truk angkutan barang yang terlihat berjejer di ruas jalan nasional wilayah Kabupaten Batanghari kembali menjadi sorotan masyarakat. Kondisi tersebut terekam dalam dokumentasi warga pada Sabtu, 15 Agustus 2026 sekitar pukul 13.29 WIB.
Sejumlah kendaraan tampak berhenti di sisi jalan dengan muatan tertutup terpal. Pemandangan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai pengawasan dan konsistensi penegakan aturan terhadap kendaraan angkutan barang, khususnya yang diduga berpotensi melanggar ketentuan Over Dimension Over Load (ODOL).
Publik mempertanyakan apakah kendaraan-kendaraan tersebut telah diperiksa terkait dimensi kendaraan, berat dan tata cara pemuatan, kelengkapan dokumen, serta kesesuaian spesifikasi kendaraan dengan ketentuan teknis yang berlaku.
Sorotan masyarakat bukan semata-mata menyangkut keberadaan truk di jalan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan seluruh kendaraan angkutan barang yang melintas di jalan nasional benar-benar memenuhi ketentuan keselamatan dan laik jalan.
Satlantas Diminta Konsisten
Masyarakat meminta Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari menjalankan kewenangannya secara konsisten apabila ditemukan kendaraan yang memenuhi unsur pelanggaran.
Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, persoalan kelebihan muatan dan perubahan dimensi kendaraan memiliki ketentuan hukum tersendiri.
Pelanggaran terkait persyaratan tata cara pemuatan, daya angkut, serta dimensi kendaraan dapat berujung pada tindakan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, masyarakat menilai penegakan aturan ODOL tidak boleh bersifat tebang pilih. Setiap kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran harus diperlakukan berdasarkan aturan dan prosedur hukum yang sama.
Negara Indonesia adalah negara hukum. Penindakan terhadap kendaraan angkutan barang harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, bukan sekadar berdasarkan kebiasaan atau kepentingan tertentu.
Jangan Hanya Sopir yang Ditindak
Persoalan ODOL juga tidak semestinya berhenti pada pengemudi. Apabila pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran yang berkaitan dengan muatan atau modifikasi dimensi kendaraan, maka pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pelanggaran tersebut perlu diperiksa sesuai kewenangan dan bukti yang ditemukan.
Penegakan hukum ODOL pada akhirnya harus mampu menyentuh seluruh mata rantai, mulai dari pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, pihak yang melakukan pemuatan, hingga pihak yang melakukan modifikasi kendaraan, apabila memang terbukti memiliki keterlibatan dalam pelanggaran.
Publik Menunggu Penjelasan
Atas kondisi tersebut, publik berharap Satlantas Polres Batanghari dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai langkah pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang terlihat berjejer di ruas jalan nasional tersebut.
Masyarakat juga meminta agar apabila ditemukan dugaan pelanggaran, dilakukan pemeriksaan secara profesional, termasuk pemeriksaan dokumen, dimensi, berat muatan, serta aspek teknis kendaraan sesuai kewenangan petugas.
Sebab, persoalan ODOL bukan hanya menyangkut penegakan administrasi. Kendaraan yang melebihi batas dimensi atau muatan berpotensi berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan, kondisi infrastruktur jalan, serta risiko kecelakaan lalu lintas.
Publik pada prinsipnya tidak mempersoalkan kendaraan angkutan yang beroperasi sepanjang memenuhi seluruh ketentuan. Namun apabila terdapat pelanggaran, masyarakat meminta hukum ditegakkan secara konsisten, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Catatan redaksi: Dokumentasi visual menunjukkan keberadaan sejumlah truk di ruas jalan, namun status kendaraan sebagai ODOL tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan foto. Kepastian pelanggaran memerlukan pemeriksaan teknis, dokumen kendaraan, pengukuran dan/atau penimbangan oleh petugas yang berwenang.
ini sekaligus menjadi ruang bagi pihak Satlantas Polres Batanghari dan instansi terkait untuk memberikan klarifikasi maupun penjelasan resmi kepada masyarakat. (TIM REDAKSI)
