AIUEO.CO.ID,JAMBI — Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menegaskan status hukum lahan seluas 1.815 meter persegi di Jalan Raden Mattaher, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemkot menyatakan perkara tersebut telah melewati rangkaian proses peradilan hingga tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
Penegasan ini disampaikan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi, Siska Octora, Selasa (8/9/2026). Ia menyebut Pemkot Jambi telah memenangkan perkara terkait objek tanah tersebut dan memiliki dokumen putusan pengadilan serta penetapan eksekusi sebagai dasar hukum penguasaan aset.
«“Di sini sebenarnya tidak ada polemik ataupun kisruh, karena secara aturan sudah inkrah. Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Saudara Asril itu dimenangkan oleh Pemkot Jambi.”»
Menurut Siska, dasar hukum tersebut tidak hanya berasal dari putusan Pengadilan Negeri, tetapi berlanjut hingga putusan kasasi dan PK di Mahkamah Agung. Karena itu, apabila masih terdapat pihak yang keberatan, Pemkot mempersilakan penyelesaian dilakukan melalui mekanisme hukum yang tersedia.
“Jika ingin ada sanggahan, para pihak, Pak Asril dengan kuasa hukumnya, silakan menempuh mekanisme hukum melalui Pengadilan Negeri,” tegasnya.
LAHAN KINI MENJADI ASET PEMKOT
Lahan tersebut kini berdiri gedung Bank Jambi yang dibangun dalam rangka pemanfaatan aset dan penyertaan modal daerah. Pemkot Jambi menyatakan secara legal formal tanah dan bangunan tersebut merupakan aset pemerintah daerah.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Jambi, Jaelani, mengatakan pemerintah saat ini melakukan penataan, pembersihan dan penilaian kembali terhadap aset tersebut.
Meski demikian, Pemkot memilih tidak memperuncing persoalan dengan pihak yang masih menyatakan keberatan.
“Secara hukum sebenarnya bisa saja kita menempuh upaya hukum. Tetapi karena yang bersangkutan merupakan warga Kota Jambi, kami lebih mengedepankan proses dialog dan tindakan yang sangat persuasif,” ujarnya.
Sikap tersebut menunjukkan Pemkot ingin memastikan kepastian hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan pendekatan sosial kepada warga yang masih menempati bagian belakang bangunan.
JEJAK PERKARA PANJANG, EKSEKUSI SUDAH DILAKSANAKAN
Sengketa lahan tersebut bukan persoalan baru. Berdasarkan dokumen hukum yang disampaikan Pemkot, perkara telah bergulir sejak tingkat Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Tinggi Jambi, Mahkamah Agung hingga Peninjauan Kembali.
Di antara dasar hukum yang disebut Pemkot adalah Putusan PN Jambi Nomor 37/Pdt.G/2001/PN JBI, Putusan PT Jambi Nomor 20/Pdt/2002/PT JBI, Putusan MA Nomor 368 K/PDT/2003 serta Putusan PK MA Nomor 199 PK/Pdt/2010.
Pemkot kemudian mengajukan permohonan eksekusi yang melahirkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 13/Eks/2010/PN Jbi. Proses pengosongan dan eksekusi terhadap objek tanah tersebut telah dilakukan pada 2020.
Sebelum pelaksanaan eksekusi, para pihak juga diketahui menandatangani kesepakatan bersama pada 21 Desember 2020, termasuk mengenai pemberian akses jalan selebar 1,5 meter bagi pihak termohon eksekusi/penghuni.
PEMKOT BUKA RUANG DIALOG, TAPI DASAR HUKUM TETAP TEGAS
Pemkot Jambi juga menyatakan membuka ruang penyelesaian secara persuasif bagi pihak yang masih berada di bagian belakang bangunan. Bahkan pemerintah menyatakan kesiapan memberikan ganti untung apabila penyelesaian dapat disepakati bersama, dengan nilai yang mengacu pada kajian lembaga berwenang.
Ke depan, lahan tersebut direncanakan mendukung pengembangan fasilitas teknologi informasi Bank Jambi.
Dengan demikian, Pemkot Jambi menempatkan persoalan lahan Raden Mattaher pada dua jalur sekaligus: kepastian hukum tetap dijalankan, sementara pendekatan dialog dan persuasif tetap dibuka untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik sosial.
Pemkot menegaskan, apabila masih ada pihak yang merasa memiliki hak atau keberatan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, jalur hukum menjadi ruang yang tersedia untuk menguji keberatan tersebut.
Media Vocal — Tajam, Berimbang, Berbasis Fakta.
