AIUEO.CO.ID,BATANGHARI, — Warga RT 06, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, mendesak aparat penegak hukum (APH) dan instansi terkait segera menindaklanjuti aktivitas pembuatan dan perakitan peralatan yang diduga berkaitan dengan kegiatan pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) di kawasan permukiman.
Aktivitas tersebut dinilai tidak hanya menimbulkan keresahan warga, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan akibat keluar-masuk kendaraan bertonase besar serta penempatan material konstruksi di ruas jalan lingkungan yang relatif sempit.
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut kendaraan jenis dump truck kerap membawa material berupa besi galvanis berdiameter besar ke lokasi.
“Jalan di sini sempit. Kalau truk masuk, badan jalan hampir habis tertutup. Yang paling berbahaya kalau malam hari, lokasi perakitan minim penerangan dan tidak ada rambu peringatan,” ujarnya.
Warga menilai kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius karena lokasi aktivitas berada di tengah lingkungan masyarakat.
Dugaan Mata Rantai Pendukung Illegal Drilling
Informasi yang dihimpun di lapangan juga menyebut adanya dugaan rantai pasokan material dan pengerjaan teknis peralatan pengeboran.
Dua orang berinisial AK dan AG disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas tersebut. AK diduga berperan sebagai penyedia atau pemasok material, sementara AG disebut menangani pengerjaan teknis perakitan.
Informasi mengenai peran kedua pihak tersebut masih berupa dugaan dan perlu diverifikasi melalui penyelidikan aparat penegak hukum.
Masyarakat meminta aparat tidak hanya melakukan penindakan terhadap sumur-sumur minyak ilegal, tetapi juga menelusuri rantai pendukungnya, termasuk asal material, proses pembuatan peralatan, pihak yang memesan, hingga distribusi peralatan tersebut.
Jika ditemukan keterkaitan dengan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi minyak bumi tanpa perizinan, masyarakat berharap seluruh pihak yang memiliki peran dapat diperiksa sesuai ketentuan hukum.
Warga Minta Polda Jambi dan Polres Batanghari Turun Tangan
Warga RT 06 berharap Polda Jambi, Polres Batanghari, serta instansi terkait segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan.
Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan legalitas aktivitas, perizinan usaha, penggunaan material, serta kemungkinan keterkaitannya dengan kegiatan illegal drilling yang selama ini menjadi persoalan di sejumlah wilayah Batanghari.
Warga juga meminta agar aspek keselamatan publik menjadi perhatian. Aktivitas kendaraan berat di jalan lingkungan yang sempit, ditambah minimnya penerangan dan rambu peringatan, dinilai berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Penegakan Hukum Harus Menyentuh Hulu
Persoalan illegal drilling dinilai tidak akan efektif diberantas apabila penindakan hanya dilakukan terhadap pelaku di lokasi pengeboran.
Rantai penyediaan sarana dan prasarana juga perlu ditelusuri berdasarkan bukti yang ditemukan. Apabila terdapat pihak yang dengan sengaja menyediakan atau memfasilitasi sarana untuk kegiatan ilegal, perannya perlu diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ketentuan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi memberikan sanksi pidana terhadap kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa perizinan yang dipersyaratkan.
Namun, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana serta pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan alat bukti yang sah.
Jangan Tunggu Terjadi Korban
Masyarakat berharap keluhan ini segera mendapat respons konkret sebelum persoalan keselamatan berkembang menjadi kecelakaan atau menimbulkan korban.
Pertanyaan warga kini sederhana: untuk apa peralatan tersebut dirakit, siapa yang memesan, dari mana material diperoleh, dan ke mana peralatan itu didistribusikan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut membutuhkan pemeriksaan langsung dan transparan dari aparat berwenang.
Warga RT 06 Kelurahan Pasar Baru meminta APH tidak menunggu sampai terjadi korban untuk bertindak. Penegakan hukum terhadap dugaan aktivitas penunjang illegal drilling diharapkan dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti.(DD)
