RISIKO KERJA TARUHAN NYAWA, DISNAKER BATANG HARI DITANTANG TURUN KE LAPANGAN
AIUEO.CO.ID,BATANG HARI — Ada yang menggali batu bara, ada pula yang seolah menggali nasibnya sendiri.
Dugaan minimnya perlindungan terhadap pekerja kembali mencuat dari sektor pertambangan batubara di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Ratusan pekerja PT JN, perusahaan yang disebut beroperasi di Kecamatan Muara Sebo Ulu, diduga bekerja tanpa kepastian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.
Ironisnya, pekerjaan mereka bersentuhan langsung dengan risiko kecelakaan. Area tambang, alat berat, hingga kendaraan angkutan batubara yang beroperasi di jalan raya merupakan lingkungan kerja yang tidak bisa dianggap sepele.
Namun berdasarkan keterangan sejumlah mantan pekerja, perlindungan tersebut justru dipertanyakan.
BERTAHUN-TAHUN BEKERJA, KARTU BPJS TAK KUNJUNG DI TANGAN
Salah seorang mantan pekerja mengaku telah bekerja selama bertahun-tahun, namun tidak pernah menerima kartu BPJS dari perusahaan.
“Kami sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi tidak pernah memegang kartu BPJS. Kalau ada kecelakaan di lokasi tambang atau saat mengemudikan truk batubara, biaya berobat harus ditanggung sendiri,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut tentu membutuhkan pembuktian dan klarifikasi resmi. Namun jika benar, pertanyaannya sederhana:
Bagaimana nasib buruh jika kecelakaan kerja terjadi besok?
Apalagi kecelakaan di sektor pertambangan tidak selalu berakhir dengan luka ringan. Risiko cacat permanen hingga kehilangan nyawa selalu menjadi ancaman.
THR Rp150 RIBU? BURUH BERTANYA, DASAR PERHITUNGANNYA APA?
Persoalan semakin menjadi sorotan ketika muncul pengakuan mengenai Tunjangan Hari Raya (THR).
Sejumlah pekerja menyebut THR yang mereka terima hanya sekitar Rp150 ribu per orang.
Jika informasi tersebut benar, publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana status hubungan kerja para pekerja, masa kerja mereka, serta dasar penghitungan THR yang diterapkan perusahaan.
Sebab THR bukan sekadar pemberian sukarela. Ada ketentuan ketenagakerjaan yang mengatur hak tersebut.
TAKUT KOMPLAIN, TAKUT DIPECAT
Yang lebih mengkhawatirkan adalah dugaan adanya ketakutan pekerja untuk memperjuangkan haknya.
“Kami takut komplain karena takut langsung dipecat. Untuk menafkahi keluarga, mau tidak mau kami bertahan meski tanpa kepastian,” kata sumber tersebut.
Kalimat ini menggambarkan posisi buruh yang berada dalam dilema: berbicara takut kehilangan pekerjaan, diam berarti mempertaruhkan hak dan keselamatan.
Jika dugaan intimidasi atau ancaman pemutusan hubungan kerja karena pekerja menyampaikan hak memang terjadi, persoalan tersebut tentu tidak boleh dianggap sebagai konflik biasa antara pekerja dan perusahaan.
TAMBANGNYA BESAR, TAPI PERLINDUNGAN BURUH DIPERTANYAKAN?
Dugaan ini kini mengarah pada satu pertanyaan besar:
Sejauh mana pengawasan ketenagakerjaan dilakukan terhadap perusahaan tambang di Batang Hari?
Apakah pemeriksaan hanya berkutat pada dokumen administratif?
Atau pengawas benar-benar turun ke lokasi, bertemu pekerja, memeriksa kepesertaan BPJS, sistem pengupahan, pembayaran THR, alat keselamatan kerja, serta memastikan pekerja mendapatkan haknya?
Pemerintah tidak boleh menunggu sampai terjadi kecelakaan terlebih dahulu untuk kemudian bertanya:
“Kenapa pekerja tidak terlindungi?”
DISNAKER BATANG HARI DITANTANG SIDAK
Munculnya dugaan tersebut menjadi alasan kuat bagi Dinas Tenaga Kerja dan instansi pengawasan terkait untuk segera turun melakukan pemeriksaan terhadap PT JN.
Bukan sekadar memanggil pihak perusahaan ke kantor.
Datang ke lapangan. Temui buruh. Periksa data. Cek kepesertaan BPJS. Telusuri pembayaran THR. Periksa keselamatan kerja.
Jika semua kewajiban perusahaan ternyata telah dipenuhi, maka hasil pemeriksaan tersebut sekaligus dapat menjadi jawaban atas keresahan para pekerja.
Namun apabila ditemukan pelanggaran, penegakan aturan harus dilakukan tanpa pandang bulu.
PUBLIK MENUNGGU: BURUH DILINDUNGI ATAU DIBIARKAN?
Kasus ini juga menjadi ujian bagi pengawasan sektor pertambangan di Batang Hari.
Sebab di balik angka produksi dan aktivitas industri, ada manusia yang bekerja untuk menghidupi keluarganya.
Buruh bukan sekadar tenaga kerja. Mereka adalah manusia yang berhak pulang ke rumah dalam keadaan selamat dan mendapatkan perlindungan ketika risiko pekerjaan menghantam.
Media Vocal membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada manajemen PT JN, Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, maupun pihak terkait lainnya untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya.
Jika benar, bongkar. Jika tidak benar, klarifikasi.
Yang tidak boleh adalah dugaan pelanggaran hak buruh dibiarkan menggantung tanpa pemeriksaan.
MEDIA VOCAL — SUARA PUBLIK, PENGAWAL FAKTA.
