AIUEO.CO.ID,JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada pemerintah daerah agar tidak lagi menghamburkan anggaran untuk kegiatan seremonial, termasuk perayaan ulang tahun daerah maupun institusi pemerintahan.
Prabowo meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mengalihkan anggaran kegiatan seremonial tersebut untuk kebutuhan yang dinilai jauh lebih mendesak dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
«“Saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun, ulang tahun besar-besaran. Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni, upacara, upacara, upacara,” kata Prabowo.»
Menurut Prabowo, efisiensi anggaran tidak boleh berhenti pada pemerintah pusat. Kebijakan penghematan harus diterapkan secara menyeluruh hingga ke tingkat pemerintah daerah.
Ia bahkan mengaku senang karena sejumlah lembaga negara di tingkat pusat telah menerapkan efisiensi dengan menghapus anggaran perayaan ulang tahun kementerian.
«“Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja,” ujarnya.»
Anggaran Harus Kembali ke Rakyat
Pesan Prabowo tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah yang ingin memangkas belanja yang dianggap tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik.
Alih-alih menggelontorkan anggaran untuk seremoni, pemerintah daerah diminta memprioritaskan pembangunan dan pelayanan dasar, mulai dari perbaikan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas rumah sakit hingga kesejahteraan guru.
Prabowo juga kembali menegaskan bahwa praktik korupsi, penipuan, serta penggelembungan anggaran tidak boleh terjadi di seluruh tingkatan pemerintahan.
Untuk memperketat pengawasan sekaligus meningkatkan efisiensi, pemerintah disebut akan membentuk lembaga baru yang bertugas mengonsolidasikan seluruh pembelanjaan pemerintah.
Langkah tersebut diarahkan agar penggunaan anggaran negara lebih terkendali, efisien, transparan, dan tidak menjadi celah penyalahgunaan.
Pesan Presiden kini jelas: anggaran negara bukan untuk membiayai kemewahan seremoni, melainkan harus kembali kepada kepentingan rakyat.(TK)
