Aiueo, Megelang – Anggaran retret kepala daerah yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto menghabiskan biaya Rp13 miliar.
Anggaran retret tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).
Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam konferensi pers di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025) seperti dimuat Kompas.com.
Bima Arya mengatakan, orientasi kepala daerah (retret) yang dilaksanakan selama 8 hari di Akademi Militer, Magelang, menghabiskan anggaran Rp 13 miliar.
Namun, kata Bima, penggunaan anggaran tersebut harus dilihat dari perspektif yang lebih luas.
“Angkanya Rp13 miliar, dan kita pun tentu harus memiliki perspektif yang lebih luas,” ucapnya saat konferensi pers di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).
Bima mengatakan, saat ini anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar Rp 3.600 triliun, dan uang yang beredar di daerah melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebesar Rp 1.300 triliun.
Anggaran besar ini diharapkan bisa dikelola dengan baik melalui orientasi yang menghabiskan anggaran Rp 13 miliar.
Jadi teman-teman Kepala Daerah (setelah retret) diharapkan bisa mengelola uang rakyat untuk kembali ke rakyat, ribuan triliun tadi, berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional,” ucapnya Bima.
Awalnya biaya retret dianggarkan dari APBD dan APBN sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan pada Selasa, 11 Februari 2025.
Dalam surat itu, pemerintah daerah diminta menyetorkan uang Rp2,75 juta dikali delapan hari hingga totalnya Rp22 juta.
“Sharing antara Kemendagri dan pemerintah daerah” ujar Kepala PCO Hasan Nasbi saat ditanya sumber anggaran retret, pada Kamis, 13 Februari 2025.
Namun informasi itu direvisi oleh Wakil Mendagri Bima Arya. Ia menyebut, biaya retret ditanggung APBN.
“Betul, dana pembekalan kepala daerah selama di Akmil Magelang pada 22 Februari nanti bersumber sepenuhnya dari anggaran Kemendagri,” ujarnya.(Tim)
Foto: Novriansah/Video: Patra)
