AIUEO.CO.ID,BATANGHARI – Salah satu organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Batanghari secara resmi meminta kepada aparat penegak hukum (APH) untuk segera menindak tegas aktivitas tambang batu bara yang diduga tidak memiliki izin resmi (ilegal).
Dua wilayah tambang yang menjadi sorotan dan diduga beroperasi secara ilegal tersebut adalah tambang yang dikaitkan dengan nama Tebo Prima serta tambang BB di kawasan Sawahlunto.
Selain aktivitas penambangan di lokasi, organisasi tersebut juga mendesak penertiban terhadap armada truk angkutan batu bara yang melintasi jalan raya. Truk-truk tersebut diduga kuat mengangkut hasil tambang ilegal dan kerap memicu persoalan kemacetan serta kerusakan infrastruktur jalan di wilayah Batanghari.
Tuntutan Penegakan Hukum secara Transparan
Perwakilan dari organisasi kemasyarakatan di Batanghari menyatakan bahwa pembiaran terhadap aktivitas tambang tanpa izin dan lalu lintas angkutannya dapat merugikan daerah serta mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.
”Kami meminta dengan tegas kepada pihak Kepolisian dan instansi terkait untuk segera turun ke lapangan. Lakukan penyelidikan dan tindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam rantai tambang diduga ilegal ini, termasuk armada truk pengangkutnya,” ujar juru bicara organisasi tersebut.
Masyarakat berharap adanya transparansi dan tindakan nyata dari aparat penegak hukum demi menjaga ketertiban, keadilan hukum, serta melindungi aset lingkungan di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pengelola tambang terkait serta aparat kepolisian setempat guna mendapatkan klarifikasi lebih lanjut mengenai status perizinan operasional tambang tersebut.(Tim Radaksi Media Vocal)
