Aiueo.co.id,Tanjung Jabung Timur – Menjelang pelaksanaan Temu Karya Daerah (TKD) Karang Taruna Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dinamika di tubuh organisasi kepemudaan tersebut semakin menghangat.
Sejumlah nama mulai muncul sebagai kandidat Ketua Karang Taruna Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode mendatang.
Salah satunya adalah Haji Aswardi Parenrengi, putra kelahiran desa Teluk Kijing kecamatan Nipah Panjang 22tahun yang lalu ini akrab disapa Haji wardi.
Haji Ardi menyatakan kesiapannya untuk maju dalam bursa Ketua Karang Taruna Tanjung Jabung Timur apabila mendapat dukungan dari Karang Taruna tingkat kecamatan.
“Kalau teman-teman menghendaki dan hasilnya disepakati bersama, insyaallah saya siap. Saya juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan Karang Taruna di beberapa kecamatan,” ujar Haji Wardi.
Menurutnya , tantangan Karang Taruna saat ini semakin kompleks, terutama di tengah derasnya arus digitalisasi dan transformasi sosial.
“Di era digitalisasi yang bergerak cepat, Karang Taruna harus mampu membaca kebutuhan sosial masyarakat dan menjawab tantangan zaman. Pemuda sekarang sudah melek teknologi, dan hal itu bisa berdampak positif atau negatif tergantung cara kita menyikapinya,” ujarnya.
Visi Mengembalikan Marwah Organisasi Sosial
Haji Ardi menegaskan visinya untuk mengembalikan marwah Karang Taruna Tanjung Jabung Timur sebagai organisasi sosial yang berorientasi pada pengabdian masyarakat.
“Intinya, saya ingin Karang Taruna kembali pada ruhnya sebagai organisasi sosial yang murni pengabdian. Jangan sampai organisasi ini hanya berjalan ketika ada proposal. Berdasarkan pengalaman saya, Karang Taruna harus tumbuh karena tekad dan kerja keras, bukan karena bantuan semata,” tegasnya.
Dengan latar belakang pengalaman dan pengabdian nya sebagai pengurus Himpunan Pengusaha Muda Tanjung Jabung Timur yang bidang usaha nya di penyewaan alat berat, Haji Ardi berharap Karang Taruna bisa kembali menjadi wadah pengembangan potensi pemuda yang mandiri dan berdaya. Saya optimis karang taruna ini bisa hidup dengan karya dan usaha-usaha mandiri dan tentunya tidak hanya bergantung sepenuhnya pada hibah pemerintah, apalagi di tengah berkurang nya dana tranfer pusat ke daerah yang menyebabkan kurang optimal nya pembangunan di daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer pusat ke daerah.
“Maka dari itu kita ingin organisasi ini menjadi problem solver, bukan malah menjadi beban pemerintah. Kedepan kita ingin organisasi ini mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten bisa berdaya saing dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah. Kita tidak ingin organisasi hanya dijadikan alat oleh segelintir orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan sempit orang-orang tertentu. Karna organisasi ini dari masyarakat untuk masyarakat”(*)
