AIUEO.CO.ID,JAMBI — Jangan terkecoh oleh turunnya angka hotspot.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT mengingatkan pemerintah, Satgas Karhutla, perusahaan dan masyarakat agar tidak menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Pasalnya, meski jumlah hotspot harian menurun, indikator lain justru menunjukkan ancaman belum berakhir. Kabupaten Tebo mencatat ISPU 204 dengan kategori Sangat Tidak Sehat.
Berdasarkan Laporan Situasi Karhutla Provinsi Jambi per 7 September 2026 pukul 19.00 WIB, tercatat 189 hotspot hingga pukul 16.00 WIB, turun dibandingkan 6 September yang mencapai 254 hotspot dalam satu hari penuh.
Namun secara kumulatif, hotspot Jambi sepanjang 2026 telah mencapai 6.836 titik, dengan estimasi luas lahan terbakar sekitar 1.879,31 hektare.
“Penurunan hotspot harian tentu positif, tetapi jangan membuat kita merasa situasi sudah aman. Karhutla masih tinggi dan fluktuatif. Kita harus melihat tren, kondisi udara, ketersediaan air dan kemampuan operasi secara bersamaan,” kata Ivan.
83,6 Persen Hotspot Terkonsentrasi di Lima Kabupaten
Data kumulatif menunjukkan konsentrasi hotspot yang sangat tinggi di lima wilayah.
Sarolangun 1.512 hotspot, Tanjung Jabung Barat 1.168 titik, Tebo 1.053 titik, Muaro Jambi 1.001 titik dan Batanghari 981 titik.
Jika digabungkan, lima kabupaten tersebut menyumbang sekitar 5.715 hotspot atau 83,6 persen dari total hotspot Jambi.
Bagi Ivan, angka tersebut harus menjadi dasar perubahan strategi penanganan.
“Kalau lebih dari delapan dari sepuluh hotspot terkonsentrasi pada lima kabupaten, maka pencegahan juga harus lebih fokus ke lima wilayah tersebut. Anggaran, sumber air, pos, patroli, perusahaan dan kesiapan masyarakat harus berbasis risiko, bukan dibagi sama rata.”
Ia mendorong lima wilayah tersebut ditetapkan sebagai koridor prioritas struktural Karhutla Jambi, terutama dalam penyusunan program dan anggaran pencegahan ke depan.
Tebo: Bukan Hanya Prioritas Api, Tetapi Juga Kesehatan
Tebo menjadi perhatian khusus.
Selain mencatat 1.053 hotspot kumulatif, daerah tersebut juga mencatat ISPU 204 atau kategori Sangat Tidak Sehat.
Sementara Kota Jambi tercatat pada angka 179 atau Tidak Sehat, sedangkan Tanjung Jabung Timur berada di angka 110 atau Tidak Sehat.
Ivan menegaskan kondisi Tebo tidak boleh hanya dilihat dari perspektif pemadaman.
“Tebo sekarang tidak cukup ditangani sebagai fire priority. Tebo harus menjadi fire and public-health priority. Pemadaman harus berjalan, tetapi masyarakat juga harus dilindungi dari paparan asap.”
Ia meminta layanan kesehatan, pembagian masker, edukasi masyarakat serta perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, ibu hamil dan masyarakat dengan gangguan pernapasan, terus diperkuat.
Sensor Bermasalah Bukan Berarti Udara Aman
Persoalan lain muncul dari sistem pemantauan kualitas udara di Muaro Jambi.
Dalam laporan 7 September, data ISPU Muaro Jambi tidak terbaca karena sistem sedang dalam proses perbaikan.
Ivan mengingatkan agar persoalan tersebut tidak menimbulkan kesimpulan keliru di tengah masyarakat.
“Sensor tidak terbaca bukan berarti udara baik. Kalau alat bermasalah, tuliskan data belum tersedia atau belum tervalidasi. Jangan sampai masyarakat salah memahami kondisi sebenarnya.”
Ia mendorong agar setiap informasi Karhutla mencantumkan sumber data, timestamp, status validasi, kondisi sensor serta waktu pembaruan terakhir.
Luas Terbakar 1.879 Hektare Harus Diperjelas Timestamp-nya
Ivan juga menyoroti angka estimasi luas lahan terbakar yang masih berada di sekitar 1.879,31 hektare, meski hotspot kumulatif terus bertambah.
Menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan kesalahan data karena hotspot tidak identik dengan kejadian kebakaran, dan tidak semua hotspot otomatis menghasilkan penambahan luas area terbakar.
Namun, transparansi pembaruan data tetap diperlukan.
“Saya minta angka luas terbakar dilengkapi kapan terakhir diverifikasi. Harus jelas polygon terakhir diperbarui tanggal berapa dan pukul berapa. Dengan begitu publik dan pengambil kebijakan mengetahui tingkat kemutakhiran datanya.”
Air Power Berkurang, Ground Power Harus Naik
Kesiapan armada udara juga menjadi perhatian.
Dalam laporan situasi, sejumlah armada tercatat tidak terbang karena pemeliharaan atau kondisi operasional, sementara sejumlah helikopter water bombing lainnya masih bekerja.
Ivan menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kekuatan udara dan pasukan darat.
“Kalau air power berkurang, ground power harus langsung diperkuat. Jangan sampai operasi kita terlalu bergantung kepada helikopter.”
Ia meminta Pos Karhutla, BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api serta regu pemadam perusahaan bekerja dalam satu jaringan respons.
Perusahaan Harus Masuk Sistem Respons Terpadu
Menurut Ivan, perusahaan yang berada di kawasan rawan tidak cukup hanya memiliki sarana pemadaman sendiri.
Regu pemadam kebakaran perusahaan harus masuk dalam sistem respons provinsi sehingga ketika hotspot terdeteksi, pusat kendali dapat mengetahui pos terdekat, perusahaan terdekat, sumber air terdekat dan personel yang paling cepat mencapai lokasi.
“Jangan lihat siapa yang punya kewenangan dulu ketika api baru muncul. Yang pertama harus kita lihat adalah siapa yang paling dekat dan paling cepat bisa mencegah api membesar. Setelah itu koordinasi administrasinya berjalan.”
Ivan Dorong Risk Score Karhutla
Untuk memperkuat pengambilan keputusan, Ivan mengusulkan Pemprov Jambi mulai mengembangkan Risk Score Karhutla untuk setiap kabupaten/kota.
Skor tersebut tidak hanya menggunakan jumlah hotspot, tetapi menggabungkan sejumlah indikator, antara lain:
- jumlah dan tren hotspot tujuh hari;
- luas lahan terbakar;
- tingkat kemudahan terbakar;
- kondisi muka air dan sumber air;
- cuaca;
- ISPU;
- pergerakan asap; serta
- kesiapan operasi.
Hasilnya dapat dibagi menjadi empat kategori: Aman, Waspada, Siaga dan Kritis.
“Kalau hotspot turun tetapi ISPU memburuk atau armada berkurang, jangan otomatis status risikonya turun. Inilah mengapa kita membutuhkan satu risk score yang membaca seluruh indikator.”
72 Kasus, 14 Tersangka
Dari sisi penegakan hukum, laporan 7 September mencatat 72 kasus Karhutla, terdiri dari 59 kasus penyelidikan dan 13 penyidikan, dengan 14 orang tersangka.
Ivan meminta proses hukum tetap dilakukan secara objektif berdasarkan bukti.
Namun ia juga mendorong dibuatnya recurrent fire map, yakni peta lokasi yang berulang kali mengalami kebakaran.
“Hotspot bukan otomatis bukti tindak pidana. Tetapi kalau suatu lokasi terus mengalami kebakaran, itu harus menjadi alarm untuk audit dan pemeriksaan lebih dalam. Kalau ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum.”
Banyak Data, Harus Berujung Satu Keputusan
Menurut Ivan, tantangan Jambi saat ini bukan semata-mata kekurangan data.
Sebaliknya, data sudah tersedia dalam jumlah besar. Persoalannya adalah bagaimana mengubah data tersebut menjadi keputusan lapangan yang cepat.
Ia mendorong sistem:
SATU DATA → SATU RISK SCORE → SATU PETA → SATU COMMAND CENTER → SATU RESPONS CEPAT
“Ketika hotspot bergeser, pasukan harus bergeser. Ketika asap bergerak, peringatan kesehatan harus bergerak. Ketika air power berkurang, ground power harus naik. Sistem kita harus selalu lebih cepat daripada perkembangan api,” tegas Ivan.
Ia menilai ukuran keberhasilan pengendalian Karhutla ke depan tidak cukup hanya menghitung jumlah hotspot, luas terbakar, jumlah pos maupun liter air yang dijatuhkan melalui water bombing.
Pemerintah juga perlu mengukur response time, luas lahan yang berhasil diselamatkan, kondisi muka air, kecepatan kualitas udara kembali sehat, kejadian kebakaran berulang serta kerugian yang berhasil dicegah.
“Target akhirnya bukan sekadar hotspot turun. Target kita adalah api tidak berkembang menjadi kebakaran besar, gambut tetap basah, udara kembali sehat, masyarakat terlindungi dan tidak terjadi re-ignition,” pungkas Ivan.
