AIUEO.CO.ID,BATANGHARI — Kejelasan penanggung jawab proyek Cetak Sawah Rakyat di Kelurahan Pasar Baru Keramat Tinggi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, mulai terkuak. Proyek yang menyedot anggaran negara dalam jumlah fantastis tersebut kini tidak hanya terbengkalai di lapangan, tetapi juga memicu publik karena dinilai belum memberikan manfaat bagi masyarakat petani.
Dari target awal seluas ±115 hektar, realisasi fisik di atas kertas diklaim telah mencapai ±111 hektar. Namun, klaim angka tersebut berbanding terbalik dengan kondisi riil di lokasi persawahan.
Infrastruktur Mangkrak dan Lahan Terbengkalai
Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek yang ditangani kontraktor bernama Putra ini menyisakan persoalan fatal:
Tanggul Pematang Air Belum Selesai: Konstruksi tanggul penahan dan pembagi air banyak yang belum rampung, membuat sistem irigasi lumpuh total dan tidak dapat mengalirkan udara.
Lahan Dibiarkan Mangkrak: Akibat tata air yang belum siap, areal sawah yang telah dicetak justru dibiarkan terlantar dan belum bisa ditanami warga.
Kondisi ini memicu pertanyaan masyarakat terkait sejauh mana efektivitas pengawasan di lapangan, termasuk peran Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) setempat, Paryanto.
Tanggapan Kadis DTPHP Batanghari: Satker Ada di Provinsi
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPHP) Kabupaten Batanghari, Farizal, SH, MH, memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi mengenai masalah proyek yang terancam mubazir ini.
Melalui pesan singkat via WhatsApp, Farizal menjelaskan bahwa kewenangan penganggaran dan pengerjaan proyek tersebut berada di tingkat provinsi. “Maaf Dindo, Satkernyo di DTPHP Prov Jambi, Tq,” tegas Farizal mengarahkan bahwa Satuan Kerja (Satker) pengelola proyek berada di bawah kendali DTPHP Provinsi Jambi.
Kementan dan DTPHP Provinsi Didesak Turun Gunung
Keterangan resmi tersebut menjelaskan ke mana arah tanggung jawab harus ditujukan. Masyarakat mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) RI bersama DTPHP Provinsi Jambi dan aparat penegak hukum untuk segera turun langsung melakukan verifikasi teknis di lapangan.
Penyelidikan menyeluruh sangat mendesak dilakukan agar anggaran negara yang sangat besar tidak menguap begitu saja, namun benar-benar berdampak positif bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani lokal.(DD)
