AIUEO.CO.ID, BATANGHARI, JAMBI — Sejumlah dokumen dan gambar sejarah yang diperoleh awak media membuka kembali perdebatan panjang mengenai hubungan antara Kesultanan Jambi, tanah yang dahulu berada dalam lingkungan kekuasaan keluarga kesultanan, penguasaan kolonial Belanda, hingga perkembangan pengusahaan sumber daya alam di wilayah Batanghari.
Dokumen tersebut antara lain menampilkan peta Jambi bagian hulu tahun 1901, sebuah surat Ratu Mas Intan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 5 Agustus 1939, peta yang diberi keterangan mengenai lahan Pangeran Ratu Marta Ningrat yang disebut diwariskan kepada Sayyid Abbas, menantu Sultan Thaha Syaifuddin, serta foto sumur minyak peninggalan kolonial Belanda di Desa Jebak yang disebut masih mengeluarkan minyak.
Rangkaian dokumen itu tidak otomatis membuktikan status kepemilikan tanah pada masa sekarang. Namun, arsip-arsip tersebut penting untuk menelusuri bagaimana wilayah, kekuasaan, keluarga kesultanan, dan sumber daya alam Jambi tercatat dalam sejarah.
Sultan Thaha dan Perlawanan terhadap Belanda
Sultan Thaha Syaifuddin merupakan sultan terakhir Kesultanan Jambi dan salah satu tokoh paling penting dalam sejarah perlawanan terhadap kolonial Belanda. Sumber resmi kebudayaan menyebut Sultan Thaha memerintah sejak 1855. Setelah Belanda mulai menduduki Jambi pada 1858, ia meninggalkan keraton dan meneruskan perjuangan melalui perang gerilya hingga wafat di Muara Tebo pada 1904.
Perlawanan tersebut berlangsung dalam periode yang panjang. Belanda kemudian menguasai Jambi secara lebih penuh dan pada 1906 mulai membentuk administrasi pemerintahan kolonial secara tersendiri di Jambi.
Karena itu, ketika dokumen tahun 1901 muncul dalam rangkaian arsip yang ditampilkan, peta tersebut menjadi penting. Tahun 1901 merupakan masa ketika kekuasaan kolonial sudah berhadapan langsung dengan struktur kekuasaan dan jaringan perlawanan yang ditinggalkan Sultan Thaha.
Peta Jambi Sebelah Hulu Tahun 1901
Salah satu gambar yang ditampilkan merupakan “Peta Jambi Sebelah Hulu Tahun 1901” yang menurut keterangan gambar dibuat oleh ahli topografi pemerintah kolonial Belanda dan didokumentasikan dari Universitas Leiden.
Peta semacam ini bukan sekadar gambar geografis. Dalam konteks pemerintahan kolonial, pemetaan merupakan instrumen penting untuk mengetahui wilayah, jalur sungai, permukiman, batas administratif, serta potensi ekonomi yang dapat dikelola atau diawasi.
Keberadaan peta tersebut memperlihatkan bahwa wilayah Jambi bagian hulu telah menjadi objek pencatatan yang sistematis pada awal abad ke-20.
Namun, peta kolonial tidak boleh serta-merta ditafsirkan sebagai bukti bahwa setiap wilayah yang digambar merupakan tanah milik pribadi Sultan Thaha atau keluarganya. Peta geografis dan bukti hak kepemilikan merupakan dua hal yang berbeda.
Surat Ratu Mas Intan Tahun 1939
Dokumen lain yang sangat menarik adalah surat tertanggal 5 Agustus 1939 dari Ratu Mas Intan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
Dalam transkripsi yang tampak pada dokumen, Ratu Mas Intan menjelaskan hubungan keluarganya dengan Sultan Thaha Syaifuddin dan menyampaikan permohonan terkait Sayyid Abdullah, yang bekerja di Kantor Keresidenan Jambi.
Isi surat tersebut pada pokoknya berkaitan dengan kemungkinan dihidupkannya kembali sistem zelfbestuur atau pemerintahan sendiri di Jambi. Ratu Mas Intan berharap Sayyid Abdullah dapat memperoleh posisi yang berkaitan dengan pemerintahan tersebut.
Dokumen ini menarik bukan hanya karena urusan jabatan, tetapi karena memperlihatkan bahwa identitas dan garis keturunan keluarga Sultan Thaha masih digunakan sebagai bagian dari argumen sosial-politik pada masa Hindia Belanda.
Sumber genealogis yang tersedia juga menyebut Ratu Mas Intan sebagai salah satu anak Sultan Thaha dan Ratu Khalidjah, bersama Pangeran Ratu Anom Kesumo Yudo/Marta Ningrat, Ratu Mas Nunit, dan Ratu Mas Maryam.
Dengan demikian, surat tahun 1939 itu menjadi salah satu petunjuk bahwa hubungan antara keluarga kesultanan dan pemerintahan kolonial tidak sepenuhnya berhenti setelah kekuasaan politik Kesultanan Jambi melemah.
Pangeran Ratu Marta Ningrat dan Klaim Warisan Tanah
Yang tak kalah menarik adalah gambar peta lain dengan keterangan:
“Peta perusahaan yang beroperasi di tanah Pangeran Ratu Marta Ningrat yang diwariskan kepada Sayyid Abbas (menantu Sultan Thaha Syaifuddin).”
Dalam gambar tersebut tercantum sejumlah wilayah perusahaan, termasuk PT BSU dan PT BDU, serta kawasan yang ditandai sebagai Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin.
Keterangan tersebut sangat penting untuk ditelusuri, tetapi harus ditempatkan secara hati-hati.
Kalimat pada gambar merupakan keterangan dokumentasi yang menjadi sumber historis, bukan dengan sendirinya merupakan putusan hukum yang menetapkan hak kepemilikan tanah pada masa kini.
Untuk membuktikan apakah suatu bidang tanah benar-benar merupakan warisan Pangeran Ratu Marta Ningrat, kemudian berpindah kepada Sayyid Abbas, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen primer: surat waris, akta, keputusan pemerintah, peta batas, register tanah, arsip kolonial, serta dokumen pertanahan setelah Indonesia merdeka.
Artinya, dokumen ini lebih tepat diperlakukan sebagai petunjuk investigasi daripada kesimpulan hukum.
Dari Tanah Kesultanan ke Wilayah Perusahaan
Peta yang ditampilkan memperlihatkan adanya hubungan ruang antara kawasan yang diberi label Tahura dengan wilayah perusahaan yang kemudian beroperasi di sekitarnya.
Ini memunculkan sejumlah pertanyaan penting:
Kapan batas kawasan tersebut ditetapkan?
Siapa yang tercatat sebagai penguasa atau pemegang hak atas tanah sebelum perusahaan beroperasi?
Apakah terdapat proses pelepasan, pengukuhan kawasan, pemberian izin, atau perubahan status tanah?
Dokumen apa yang menjadi dasar masuknya perusahaan ke wilayah tersebut?
Dan yang paling penting, apakah kawasan yang disebut dalam dokumen sejarah memang berada pada lokasi yang sama dengan bidang tanah yang sekarang menjadi objek perizinan atau penguasaan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab melalui pencocokan peta lama dengan peta modern menggunakan koordinat dan batas administratif yang sah.
Sumur Minyak di Desa Jebak: Jejak Eksploitasi Sejak Kolonial
Foto lainnya menunjukkan sebuah struktur sumur minyak tua yang berada di kawasan Desa Jebak. Keterangan pada gambar menyebut:
“Sumur Minyak Peninggalan Kolonial Belanda di Desa Jebak yang Masih Mengeluarkan Minyak.”
Foto tersebut memperlihatkan konstruksi logam tua mengelilingi titik sumur, sementara di sekitarnya tampak vegetasi dan genangan.
Dokumen pendamping kemudian menceritakan periode pendudukan Jepang pada 1942. Narasi tersebut menyebut Jepang memasuki Jambi setelah bergerak melalui Palembang dan mengambil alih berbagai aset peninggalan Belanda.
Kawasan Kampung Baru (Sunami) dan Desa Jebak disebut sebagai salah satu aset vital Belanda yang kemudian berada di bawah penguasaan pemerintahan pendudukan Jepang.
Narasi sejarah dalam dokumen juga menghubungkan nama Sunami dengan istilah “Sumur Nangguk Minyak”, sekaligus menjelaskan adanya komunikasi antara pemerintahan pendudukan Jepang dengan masyarakat adat Batang IX.
Bagian ini menarik karena menunjukkan bahwa minyak bumi di Jambi bukan fenomena baru. Eksploitasi minyak telah berhubungan dengan kepentingan kolonial sejak sebelum kemerdekaan Indonesia.
Foto sumur tua yang ditampilkan menjadi pengingat bahwa jejak industri minyak tersebut masih ditemukan secara fisik di lapangan.
Dari Kolonial ke Persoalan Sumber Daya Alam Masa Kini
Jika seluruh dokumen tersebut dibaca secara berurutan, terdapat satu benang merah: wilayah Jambi telah lama menjadi ruang pertemuan antara kekuasaan politik, kepentingan ekonomi, tanah, hutan, dan sumber daya alam.
Pada masa Kesultanan, wilayah berada dalam struktur kekuasaan kerajaan dan adat.
Pada masa kolonial, wilayah tersebut dipetakan, dikelola, dan dieksploitasi sesuai kepentingan pemerintahan Hindia Belanda.
Pada masa pendudukan Jepang, aset-aset strategis Belanda diambil alih.
Setelah Indonesia merdeka, seluruh sistem hukum pertanahan dan pemerintahan mengalami perubahan mendasar.
Karena itu, menghubungkan sebuah klaim tanah masa kini hanya berdasarkan hubungan keturunan atau peta sejarah tanpa menelusuri perubahan hukum setelah kemerdekaan akan menghasilkan kesimpulan yang tidak lengkap.
Tahura Sultan Thaha: Nama Bersejarah, Status Harus Dibuktikan
Nama Sultan Thaha kemudian digunakan sebagai nama kawasan konservasi. Dalam konteks sekarang, status kawasan Tahura harus dilihat berdasarkan penunjukan dan penetapan kawasan kehutanan serta dokumen tata batas yang berlaku, bukan hanya berdasarkan sejarah Kesultanan Jambi.
Karena itu, apabila terdapat dugaan tumpang tindih antara kawasan Tahura, tanah yang dikaitkan dengan keluarga kesultanan, dan area perusahaan, penyelesaiannya membutuhkan pembuktian spasial serta pemeriksaan dokumen resmi.
Di sinilah investigasi tidak boleh berhenti pada narasi “tanah kesultanan”, tetapi harus bergerak lebih jauh: siapa yang menguasai tanah tersebut, atas dasar dokumen apa, kapan batasnya berubah, dan apakah seluruh prosesnya sesuai hukum.
Ada Mata Rantai Sejarah yang Perlu Dibuka
Dokumen-dokumen yang ditampilkan tersebut setidaknya membuka beberapa simpul investigasi.
Pertama, arsip Kesultanan Jambi dan keluarga Sultan Thaha perlu ditelusuri untuk mengetahui sejarah penguasaan tanah dan wilayah.
Kedua, arsip kolonial perlu dibandingkan dengan peta modern untuk mengetahui perubahan batas dan fungsi wilayah.
Ketiga, dokumen pertanahan dan kehutanan setelah kemerdekaan harus diperiksa untuk memastikan bagaimana status tanah berubah.
Keempat, izin perusahaan yang tercantum dalam peta perlu ditelusuri: siapa pemegangnya, kapan diterbitkan, berapa luasnya, serta apakah berada di luar atau di dalam kawasan yang dilindungi.
Kelima, keberadaan sumur-sumur minyak tua maupun aktivitas pengeboran baru perlu dibedakan secara jelas. Sumur peninggalan kolonial adalah situs sejarah; sementara pengeboran modern harus dinilai berdasarkan status izin dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sejarah Tidak Boleh Dijadikan Alat Pembenaran
Yang terpenting, dokumen sejarah harus dibaca secara kritis.
Peta tahun 1901 membuktikan adanya pemetaan kolonial.
Surat tahun 1939 menunjukkan bahwa keluarga Sultan Thaha masih berhubungan dengan struktur pemerintahan Hindia Belanda.
Keterangan mengenai tanah Pangeran Ratu Marta Ningrat menunjukkan adanya narasi historis tentang warisan dan penguasaan tanah.
Foto sumur minyak Jebak menunjukkan adanya jejak eksploitasi minyak sejak masa kolonial.
Tetapi tidak satu pun dari temuan tersebut, tanpa pemeriksaan dokumen hukum lainnya, dapat langsung menyatakan bahwa seluruh kawasan tertentu saat ini merupakan milik pribadi keturunan Sultan Thaha.
Justru di situlah letak pentingnya investigasi.
Pertanyaan Besar untuk Pemerintah
Dengan munculnya kembali dokumen-dokumen tersebut, publik berhak mendapatkan penjelasan secara terbuka:
Bagaimana sejarah status tanah yang kini menjadi kawasan Tahura?
Apakah terdapat dokumen yang menghubungkan sebagian kawasan itu dengan tanah keluarga Kesultanan Jambi?
Bagaimana perubahan status tanah tersebut setelah pemerintahan kolonial berakhir?
Apa dasar hukum perusahaan yang disebut dalam peta dapat beroperasi di wilayah tersebut?
Dan apakah seluruh batas kawasan konservasi saat ini telah sesuai dengan dokumen sejarah, peta pertanahan, serta tata batas resmi negara?
Pertanyaan tersebut bukan untuk menghidupkan kembali sistem kerajaan, melainkan untuk memastikan bahwa sejarah penguasaan tanah tidak hilang begitu saja dan tidak digunakan secara sepihak untuk membenarkan kepentingan tertentu.
Kesimpulan
Rangkaian gambar yang ditampilkan memberikan potongan penting sejarah Jambi: Sultan Thaha Syaifuddin, keluarga kesultanan, peta kolonial 1901, surat politik 1939, sejarah perusahaan, hingga sumur minyak peninggalan Belanda di Jebak.
Semua itu menunjukkan bahwa persoalan tanah dan sumber daya alam di Jambi memiliki akar sejarah yang panjang.
Namun, antara sejarah kekuasaan, klaim warisan, hak adat, status kawasan negara, dan hak perusahaan terdapat perbedaan hukum yang harus dipastikan melalui dokumen.
Karena itu, langkah berikutnya bukan sekadar memperdebatkan siapa pemilik tanah, melainkan membuka seluruh arsip dan peta dari masa ke masa, mencocokkannya dengan data pertanahan modern, lalu menguji setiap klaim berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi.
Sebab ketika sejarah tanah tidak pernah dibuka secara terang, sengketa dan dugaan penguasaan dapat terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Catatan jurnalistik: Keterangan mengenai “tanah Pangeran Ratu Marta Ningrat”, warisan kepada Sayyid Abbas, dan hubungan lokasi perusahaan dengan kawasan Tahura dalam artikel ini berasal dari keterangan pada gambar/dokumen yang diberikan. Hal tersebut belum diposisikan sebagai putusan atau penetapan hukum mengenai kepemilikan tanah saat ini dan tetap memerlukan verifikasi terhadap arsip primer, dokumen pertanahan, tata batas kawasan, serta keterangan instansi terkait.(Tim Redaksi)
