AIUEO.CO.ID,JAMBI — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mendesak Gubernur Jambi Al Haris turun langsung menemui mahasiswa yang menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kembali melanda Provinsi Jambi.
Ivan menilai, persoalan Karhutla tidak bisa dipandang semata-mata sebagai masalah lingkungan. Bencana tersebut menyangkut kesehatan, keselamatan, serta masa depan masyarakat Jambi. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu hadir secara langsung untuk mendengar keresahan masyarakat sekaligus menjelaskan secara terbuka langkah penanganan yang telah dan akan dilakukan.
“Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, saya mengimbau Bapak Gubernur Al Haris untuk berkenan turun langsung menemui adik-adik mahasiswa. Karhutla adalah persoalan bersama yang menyangkut kesehatan dan masa depan masyarakat Jambi. Pemimpin yang hadir dan mendengar adalah pemimpin yang dihormati rakyatnya,” tegas Ivan Wirata.
Menurut Ivan, aksi demonstrasi mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi daerah yang harus ditanggapi secara serius. Aspirasi tersebut, katanya, tidak seharusnya berhenti sebagai tuntutan di jalanan, tetapi perlu ditindaklanjuti melalui dialog dan langkah nyata.
“Saya mengapresiasi kepedulian adik-adik mahasiswa terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan yang kembali melanda Provinsi Jambi. Aspirasi ini lahir dari keresahan yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ivan juga meminta Pemerintah Provinsi Jambi menjelaskan secara konkret strategi penanganan Karhutla, mulai dari pencegahan, pemadaman, penanganan dampak asap, hingga pemulihan lingkungan.
“Dengarkan tuntutan mereka dengan kepala dingin, kemudian jelaskan langkah-langkah konkret penanganan karhutla yang sedang dan akan dilakukan Pemerintah Provinsi. Masyarakat, khususnya mahasiswa, berhak mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah dan bagaimana persoalan ini ditangani,” katanya.
Ia menegaskan, kehadiran kepala daerah di tengah masyarakat, terutama ketika menghadapi situasi sulit, merupakan bagian penting dari tanggung jawab kepemimpinan. Dialog terbuka dinilai menjadi jalan untuk membangun kepercayaan sekaligus mencegah berkembangnya kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat.
“Kehadiran seorang kepala daerah di tengah rakyatnya, terutama di saat sulit, adalah cerminan sikap kesatria dan kenegarawanan yang akan dikenang oleh masyarakat. Dialog jauh lebih bermartabat daripada membiarkan jarak dan kecurigaan tumbuh,” lanjutnya.
DPRD Siap Fasilitasi Dialog
Sebagai bagian dari fungsi representasi masyarakat, Ivan menyatakan DPRD Provinsi Jambi siap menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan mahasiswa. DPRD, menurutnya, terbuka untuk memfasilitasi pertemuan agar aspirasi yang disampaikan dapat dibahas secara konstruktif dan menghasilkan solusi.
“DPRD Provinsi Jambi siap memfasilitasi pertemuan tersebut apabila diperlukan. Kita ingin ada komunikasi yang terbuka, ada penjelasan yang jelas, dan ada langkah nyata dalam penanganan Karhutla,” tegasnya.
Di sisi lain, Ivan mengimbau mahasiswa agar tetap menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi. Ia meminta demonstrasi dilakukan secara damai tanpa tindakan yang berpotensi merusak fasilitas umum.
“Kepada adik-adik mahasiswa, saya berharap aspirasi tetap disampaikan secara tertib, damai, dan tidak merusak fasilitas umum. Jangan sampai substansi perjuangan kalian tertutupi oleh tindakan yang justru dapat merugikan gerakan itu sendiri,” pesannya.
Ivan menekankan, penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat, masyarakat, hingga mahasiswa. Meski demikian, pemerintah tetap memegang tanggung jawab utama untuk memastikan upaya pencegahan dan penanganan berjalan efektif serta transparan.
“Mari kita jaga Jambi bersama. Persoalan Karhutla harus diselesaikan dengan keseriusan, keterbukaan, dan kerja nyata. Jangan biarkan masyarakat berjuang sendiri menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan,” tutup Ivan Wirata.
Desakan tersebut menempatkan dialog antara pemerintah dan mahasiswa sebagai salah satu langkah penting dalam merespons persoalan Karhutla di Jambi. Selanjutnya, keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan strategi penanganan serta tindak lanjut atas aspirasi mahasiswa menjadi hal yang dinantikan masyarakat.(PH)
