AIUEO.CO.ID,JAMBI, — Aspirasi demonstran yang meminta DPRD Provinsi Jambi turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai ditindaklanjuti. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, turun ke lapangan meninjau penanganan karhutla di Desa Gedung Karya dan sejumlah kawasan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 21 Oktober 2026.
Peninjauan tersebut bukan sekadar melihat proses pemadaman. Ivan juga menyoroti pentingnya keterbukaan penggunaan bantuan Presiden sebesar Rp30 miliar untuk penanganan karhutla, mulai dari alokasi anggaran, realisasi belanja, pengadaan peralatan, hingga manfaat yang benar-benar dirasakan petugas dan masyarakat terdampak.
“Aspirasi masyarakat agar DPRD turun ke lapangan harus kami jawab dengan melihat langsung kondisi penanganan. Pengawasan anggaran juga harus berbasis bukti: berapa yang sudah dicairkan, apa yang dibelanjakan, barang atau layanan apa yang diterima, dan bagaimana manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Ivan.
Dana Rp30 Miliar, Realisasi Harus Terbuka
Berdasarkan alokasi awal dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dana Rp30 miliar tersebut direncanakan untuk sejumlah perangkat daerah. BPBD mendapat alokasi Rp18,786 miliar, belanja tidak terduga melalui BKAD untuk RSUD Raden Mattaher sebesar Rp6,570 miliar, Dinas Kesehatan Rp2,800 miliar, dan Dinas Kehutanan Rp1,843 miliar.
Namun, angka alokasi awal tidak serta-merta menunjukkan jumlah dana yang telah dicairkan ataupun dibelanjakan. Karena itu, rincian tersebut perlu dicocokkan dengan dokumen anggaran terbaru dan laporan realisasi masing-masing perangkat daerah.
Ivan meminta pemerintah menyampaikan laporan yang dapat diperiksa publik. Informasi tersebut setidaknya mencakup pagu anggaran, pencairan, realisasi belanja, jenis pengadaan, penerima atau lokasi distribusi, bukti serah terima, serta keluaran kegiatan.
Pengadaan selang pemadam, pompa, bahan bakar minyak (BBM), pembangunan sumber air, dukungan posko, hingga operasional personel harus didukung dokumentasi dan laporan pertanggungjawaban yang jelas.
“Jangan berhenti pada angka total. Masyarakat perlu mengetahui apa yang sudah tersedia di lapangan dan apakah barang serta dukungan itu benar-benar menjawab kebutuhan petugas dan warga,” ujarnya.
Tantangan Pemadaman di Lahan Gambut
Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat sejumlah kendala penanganan karhutla di kawasan gambut. Akses menuju lokasi yang sulit, kanal yang mengering, kebutuhan selang panjang untuk menyalurkan air, serta risiko api kembali menyala di bawah permukaan menjadi tantangan yang membutuhkan penanganan terpadu.
Ivan menilai koordinasi pemerintah daerah, satuan tugas, aparat, pemerintah desa, dan perusahaan yang memberikan dukungan perlu diperkuat agar kebutuhan di lapangan dapat dipenuhi secara tepat.
Catatan peninjauan mengidentifikasi kebutuhan mendesak berupa selang pemadam, pompa, BBM, serta sumber air seperti sumur bor dan embung. Kebutuhan tersebut, menurutnya, perlu dipetakan berdasarkan posko dan titik rawan agar pengadaan maupun distribusinya dapat dipantau.
Pemerintah juga diminta memverifikasi jumlah posko yang dibiayai APBD maupun didukung perusahaan. Verifikasi perlu mencakup lokasi, jumlah personel, ketersediaan peralatan, dan kegiatan operasional setiap posko.
Pansus Karhutla Bisa Dibahas
DPRD Provinsi Jambi, lanjut Ivan, akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan serta dokumen pendukung dari perangkat daerah terkait.
Apabila diperlukan, usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Karhutla dapat dibahas melalui mekanisme DPRD untuk memperkuat evaluasi kebijakan dan tindak lanjut penanganan kebakaran.
“Pengawasan ini bukan untuk mendahului hasil pemeriksaan atau menyimpulkan adanya penyimpangan. Tujuannya memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukan, penanganan di lapangan berjalan, dan pertanggungjawabannya dapat diuji,” tegasnya.
Selain pengawasan anggaran, Ivan mengingatkan bahwa keselamatan petugas dan kesehatan masyarakat harus menjadi bagian penting dari evaluasi penanganan karhutla. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan BBM dan peralatan bagi satgas, memantau dampak asap terhadap kesehatan, serta menyediakan informasi mengenai akses layanan kesehatan bagi warga terdampak.
Publik Menunggu Hasil Nyata
DPRD akan mendorong penyampaian laporan berkala yang menghubungkan penggunaan anggaran dengan hasil konkret di lapangan. Indikatornya meliputi kesiapan peralatan dan posko, perkembangan titik api, keberfungsian sumber air, pelayanan kesehatan, serta tindak lanjut pada lokasi yang masih mengeluarkan asap.
Dengan langkah tersebut, aspirasi demonstran mengenai keterbukaan dan pertanggungjawaban bantuan Presiden diharapkan dijawab melalui data yang terukur, dokumen yang dapat diperiksa, dan hasil penanganan yang nyata.
Ujian utamanya bukan hanya berapa besar anggaran yang dialokasikan, melainkan sejauh mana anggaran itu berubah menjadi peralatan yang tersedia, pemadaman yang efektif, dan perlindungan bagi masyarakat.(Redaksi)
