BATANG HARI, JAMBI — Dugaan adanya aktivitas pertambangan batu bara di Kabupaten Batang Hari yang disebut belum mengantongi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mulai mendapat sorotan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batang Hari meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak pasif, melainkan segera memastikan kebenaran informasi tersebut melalui pemeriksaan lapangan dan verifikasi dokumen.
Ketua Umum HMI Cabang Batang Hari, Salim Salikin, menegaskan bahwa kegiatan pertambangan tidak boleh berjalan di luar koridor hukum. Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar, persoalannya bukan sekadar administrasi perusahaan, tetapi menyangkut pengawasan negara, potensi kerugian masyarakat, dampak lingkungan, hingga kepastian tata kelola sumber daya alam.
“Kalau benar terdapat perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan tanpa persetujuan RKAB sebagaimana diberitakan, maka ini bukan persoalan kecil. Pemerintah harus segera melakukan verifikasi, pengawasan dan mengambil tindakan sesuai aturan. Jangan sampai masyarakat menanggung dampak kerusakan jalan, debu dan kerusakan lingkungan, sementara pengawasan pemerintah lemah,” tegas Salim.
RKAB Bukan Sekadar Formalitas
HMI menilai RKAB tidak semestinya dipandang sebagai sekadar dokumen administratif. Persetujuan RKAB merupakan salah satu instrumen pengendalian kegiatan usaha pertambangan, termasuk terkait rencana produksi, aspek teknis, lingkungan, keselamatan, dan aspek lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, dugaan kegiatan pertambangan tanpa persetujuan RKAB perlu dijawab dengan data dan pemeriksaan resmi, bukan sekadar pernyataan.
“Yang kami minta sederhana: buka statusnya secara terang. Apakah IUP-nya aktif, apakah RKAB-nya telah disetujui, berapa produksi yang diperbolehkan, dan apakah kegiatan di lapangan sesuai dengan dokumen yang disetujui,” lanjut Salim.
Menurut HMI, transparansi tersebut penting agar masyarakat tidak hanya menerima dampak aktivitas pertambangan, sementara informasi mengenai legalitas dan kepatuhan perusahaan sulit diketahui publik.
Pemerintah Diminta Jangan Menunggu Viral
HMI Cabang Batang Hari meminta Dinas ESDM, Pemerintah Provinsi Jambi, Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba, serta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang dimaksud apabila terdapat informasi awal atau laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran.
Pemeriksaan, menurut HMI, perlu mencakup legalitas IUP, persetujuan RKAB, kesesuaian kegiatan produksi dengan RKAB, kewajiban lingkungan, serta dampak aktivitas angkutan batu bara terhadap jalan dan masyarakat sekitar.
“Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah persoalan menjadi viral. Pengawasan harus hadir sebelum persoalan menjadi lebih besar,” tegasnya.
Komisi XII DPR RI Juga Didorong Turun Mengawasi
Selain pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, HMI Cabang Batang Hari juga mendorong Komisi XII DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap tata kelola pertambangan, termasuk kepatuhan terhadap RKAB dan kontribusi sektor minerba terhadap penerimaan negara.
HMI menilai pengawasan legislatif diperlukan agar tata kelola pertambangan tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga memperhatikan kepatuhan hukum, keselamatan, lingkungan, infrastruktur, serta kepentingan masyarakat daerah penghasil.
“Kami tidak anti-investasi dan tidak anti-pertambangan. Yang kami tuntut adalah pertambangan yang legal, transparan dan bertanggung jawab. Negara tidak boleh dirugikan, lingkungan tidak boleh dihancurkan, dan masyarakat tidak boleh menjadi korban,” ujar Salim.
HMI Minta Audit dan Pemeriksaan Lapangan
HMI Cabang Batang Hari selanjutnya meminta pemerintah melakukan langkah konkret, antara lain:
- Memverifikasi legalitas IUP perusahaan yang diduga melakukan aktivitas pertambangan.
- Memastikan status persetujuan RKAB dan periode berlakunya.
- Mencocokkan kegiatan produksi di lapangan dengan RKAB yang disetujui.
- Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap aktivitas pertambangan dan pengangkutan batu bara.
- Mengevaluasi dampak lingkungan dan kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan.
- Menindak sesuai ketentuan apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran.
- Membuka informasi yang dapat diketahui publik agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
HMI Cabang Batang Hari menegaskan akan terus mengawal persoalan pertambangan di Kabupaten Batang Hari sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa.
Bagi HMI, kekayaan alam daerah harus dikelola dengan prinsip legalitas, transparansi, keberlanjutan dan keadilan. Jangan sampai kekayaan alam menghasilkan keuntungan bagi segelintir pihak, sementara masyarakat harus menanggung debu, kerusakan jalan dan dampak lingkungan.
Kini publik menunggu satu hal: apakah dugaan tersebut benar atau tidak. Dan jawabannya harus diberikan melalui pemeriksaan resmi, data yang terbuka, serta tindakan hukum yang tegas apabila ditemukan pelanggaran.
