AIUEO.CO.ID,BATANG HARI -Isu ini memang sedang hangat menjadi sorotan masyarakat di Kabupaten Batanghari, khususnya di Kecamatan Maro Sebo Ulu. Ketegangan mencuat karena keputusan adat yang sudah dijatuhkan kepada Kepala Desa Kembang Seri terkait dugaan kasus asusila/perselingkuhan dilaporkan belum juga dipenuhi atau dibayar oleh yang bersangkutan, meski putusan adat dari desa dan kecamatan sudah keluar selama berbulan-bulan.
Berikut adalah poin-poin penting mengenai perkembangan kasus ini di lapangan:
1. Sanksi Adat yang Diabaikan
Lembaga Adat tingkat desa maupun kecamatan sebelumnya telah menyidangkan kasus yang menyeret oknum Kepala Desa (Kades) berinisial AP/AF ini. Dalam hukum adat Melayu Jambi, pelanggaran norma moral atau asusila biasanya dikenakan sanksi adat berupa denda materiil tertentu (seperti ternak atau uang untuk cuci kampung). Namun, hingga pertengahan tahun 2026 ini, pihak Kades dinilai tidak patuh dan enggan melaksanakan kewajiban denda adat tersebut.
2. Kekecewaan Tokoh dan Lembaga Adat
Sikap abai dari kepala desa memicu kemarahan tokoh masyarakat dan pemangku adat. Para tokoh adat, seperti H. Ahmad Marzuki Ismail dan perwakilan Lembaga Adat setempat, menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melecehkan tatanan sosial, tetapi juga mencoreng marwah serta nama baik Desa Kembang Seri. Bagi masyarakat adat Jambi, menolak keputusan adat adalah bentuk pelanggaran serius terhadap semboyan “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”.
3. Tuntutan Pencopotan Jabatan
Karena dinilai tidak memberikan contoh yang baik sebagai pemimpin publik dan menolak tunduk pada hukum adat setempat, gelombang desakan dari masyarakat semakin kuat. Warga dan tokoh adat secara terbuka mendesak Bupati Batanghari untuk mengambil tindakan tegas berupa pencopotan atau pemberhentian Kades Kembang Seri dari jabatannya.
4. Lambannya Respons Inspektorat Batanghari
Masyarakat juga mulai menyoroti kinerja Inspektorat Kabupaten Batanghari yang dinilai lamban dalam memproses pemeriksaan administratif. Meskipun pihak Inspektorat sempat menyatakan akan segera menyerahkan hasil pemeriksaan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), ketidakjelasan sanksi kedinasan hingga saat ini membuat situasi di desa tetap bergejolak.
Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana ketidakpatuhan seorang pejabat publik terhadap institusi adat lokal dapat memicu krisis kepercayaan publik yang luas di tingkat akar rumput. Masyarakat kini terus mengawal proses di tingkat kabupaten agar ada tindakan tegas, baik secara sanksi adat maupun sanksi administratif pemerintahan.
