AIUEO.CO.ID,BATANG HARI – Langkah serius menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah kembali ditunjukkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari. Tiga komisi utama di lembaga legislatif ini, yaitu Komisi I, Komisi II, dan Komisi III, secara bersama-sama menggelar rapat pembahasan mendalam terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Pertemuan strategis ini berlangsung di gedung DPRD Batang Hari, Senin (13/07/2026).
Rapat berjalan dengan fokus dan penuh diskusi kritis, dipimpin langsung oleh masing-masing Ketua Komisi sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya. Kehadiran seluruh anggota dari ketiga komisi serta pihak terkait menjadi bukti keseriusan lembaga perwakilan rakyat dalam menindaklanjuti setiap catatan yang diberikan lembaga pemeriksa negara.
Dalam sesi pembahasan, seluruh peserta menelaah secara detail setiap temuan, catatan penting, hingga rekomendasi yang tertuang dalam laporan resmi BPK. Tidak hanya sekadar membaca poin-poin temuan, rapat ini juga menggali akar permasalahan, hambatan yang dihadapi, serta langkah konkret yang harus diambil guna memperbaiki sistem, prosedur, hingga praktik pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkab Batang Hari.
Pembahasan ini bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan upaya nyata untuk menjadikan hasil pemeriksaan sebagai pemicu perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik. Fokus utamanya adalah memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih akuntabel, transparan, bebas dari penyimpangan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Pihak DPRD menegaskan, setiap rekomendasi BPK adalah masukan berharga untuk menutup celah kelemahan yang masih ada. Komitmen ini diambil agar setiap rupiah anggaran daerah yang berasal dari uang rakyat dapat dikelola dengan tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Batang Hari.
Hasil rapat ini nantinya akan menjadi acuan penting bagi DPRD dalam menyusun rekomendasi resmi kepada Pemerintah Daerah, sekaligus menjadi dasar pengawasan yang lebih ketat di tahun-tahun anggaran mendatang. Sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadikan Batang Hari sebagai daerah dengan standar tata kelola keuangan yang semakin berkualitas dan dipercaya publik.(TIM REDAKSI)
