Aiueo,Jambi – Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih, Al Haris-Abdullah Sani (Haris-Sani), akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Kamis (20/2/2025).
Pelantikan periode kedua bagi Haris-Sani ini bersamaan dengan pelantikan 10 bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terpilih se-Provinsi Jambi.
Di antaranya Walikota dan Wakil Walikota Jambi terpilih Maulana-Diza Aljosha, Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi terpilih Bambang Bayu Suseno-Junaidi Mahir, dan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Dillah Hikmah Sari-Muslimin Tanja.
Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat-Katamso, Bupati dan Wakil Bupati Batanghari Fadiel Arief-Bakhtiar, serta Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun terpilih Hurmin-Gerry Trisatwika.
Bupati dan Wakil Bupati Merangin terpilih M Syukur-Khafied Moein, Bupati dan Wakil Bupati Kerinci terpilih Monadi-Murison, Bupati dan Wakil Bupati Tebo terpilih Agus Rubianto-Nazar Efendin, serta Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh terpilih Alfin-Azhar Hamzah.
Sementara itu pelantikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bungo tertunda karena ada penyelenggaraan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Gubernur Jambi Al Haris usai mengikuti gladi bersih di Istana Negara, Rabu (19/2), memohon doa dan dukungan kepada seluruh masyarakat untuk kelancaran acara pelantikan.
“Kami akan dilantik oleh presiden dan wakil presiden, semoga kami dapat mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya dan program Jambi Mantap Jilid II dapat berjalan lebih sukses,” katanya.
Haris juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jambi apabila kinerja yang diberikan selama ini belum optimal karena ada pekerjaan yang belum selesai.
Ada sejumlah pekerjaan yang telah kami selesaikan, sedang kami kerjakan dan masih akan kami kerjakan. Oleh karena itu, kami mohon maaf kepada masyarakat atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin telah terjadi,” sebutnya.
Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah mengingatkan kepada kepala daerah yang dilantik khususnya kepada gubernur dan wakil gubernur Jambi bahwa ada yang harus diperhatikan dalam 100 hari kerja, yaitu efisiensi.
Mungkin yang perlu diperhatikan (gubernur,red) terkait surat edaran menteri harus segera dibahas, agar efisiensi yang dilakukan tidak merugikan perekonomian masyarakat di Provinsi Jambi,” katanya.
Ia juga menegaskan meskipun ada efisiensi anggaran, dia berharap tidak ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). “Dan pelayanan-pelayanan juga bekerja dengan baik,” bebernya.
Lebih lanjut, M Hafiz menegaskan bahwa dewan akan mendukung penuh semua visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Al Haris – Abdullah Sani untuk Jambi Mantap Jilid II. “Kami selaku legislatif akan mendukung visi misi beliau,” tukasnya.
Sementara itu, Citra Darminto, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Jambi (Unja) memandang, hal yang harus dilakukan kepala daerah dalam 100 hari kerja adalah membangun kepekaan dengan pemerintah pusat di berbagai sektor.
Selain itu kepala daerah harus memulai dengan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Menurutnya, program-program yang bermula dari kebutuhan nyata masyarakat akan lebih efektif dan diterima dengan baik.
“Mereka harus memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dengan fokus pada program yang langsung dirasakan manfaatnya seperti penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, ujar pria lulusan sarjana ilmu pemerintahan Universitas Diponegoro itu.
Selain menjalankan program jangka pendek dalam 100 hari pertama, kepala daerah juga harus memiliki rencana pembangunan jangka panjang yang konsisten dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan yang tepat, kepala daerah baru dilantik dapat memanfaatkan momentum 100 hari pertama untuk membuktikan komitmen mereka. Ingat janji kampanye,” katanya.
Hal senada disampaikan Anggi Purnama Harahap, Akademisi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi. Dia berharap kepala daerah yang dilantik mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, kata dia, kepala daerah yang terpilih juga harus harus mengambil langkah-langkah strategis dan bersinergi dengan semua OPD yang ada.
Tujuan akhirnya ya bagaimana agar pemerintah dapat bekerja untuk kemaslahatan umat. Kita sebagai masyarakat sama-sama mengawasinya,” ujarnya. (Tim)
Foto: Novriansah/Video: Patra)
