AIUEO.CO.ID,BATANGHARI JAMBI — Tindak kekerasan dan intimidasi terhadap insan pers kembali terjadi di wilayah hukum Provinsi Jambi. Sikap tidak kooperatif ditunjukkan oleh terduga pemilik usaha penampungan emas hasil Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berinisial KW alias Bos Kiwong. Alih-alih memberikan klarifikasi resmi, Bos Kiwong bersama sejumlah anak buahnya diduga melakukan intimidasi hingga upaya pengeroyokan terhadap awak media yang hendak melakukan konfirmasi di sebuah ruko di Kecamatan Tembesi, Kabupaten Batanghari.
Insiden tersebut bermula saat tim media mendatangi lokasi yang diduga kuat menjadi ruko tempat transaksi dan penampungan emas dari aktivitas tambang ilegal. Langkah konfirmasi tersebut dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers guna menjaga keberimbangan berita (cover both sides). Namun, kehadiran wartawan justru disambut dengan nada tinggi, ancaman fisik, dan tindakan provokatif oleh sekelompok orang di lokasi tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat, jaringan penampungan emas hasil PETI di Kabupaten Batanghari diduga beroperasi secara terstruktur dan tersebar di beberapa lokasi strategis. Warga mengungkapkan terdapat sedikitnya tiga titik utama yang menjadi pusat penampungan emas ilegal di wilayah tersebut:
Kecamatan Tembesi: Ruko milik Bos Kiwong yang ditengarai menjadi salah satu pangkalan utama transaksi emas PETI.
Simpang Terusan: Titik krusial yang diduga menjadi lokasi penampungan kedua bagi para penambang liar.
Desa Malapari (Kecamatan Muara Bulian): Titik ketiga yang disinyalir menjadi bagian dari jaringan peredaran dan pengolahan hasil tambang tanpa izin.
Maraknya aktivitas PETI dan jaringan penampungannya tidak hanya berpotensi merusak lingkungan dan merugikan negara, tetapi juga menciptakan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas). Tindakan intimidasi terhadap pers yang menjalankan tugas jurnalistik juga melanggar Pasal 18 ayat (1) UU Pers, yang mengancam setiap orang yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi kerja wartawan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Masyarakat dan awak media kini mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polres Batanghari dan Polda Jambi, untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan mendalam. Selain menindak tegas dugaan tindakan kriminal intimidasi terhadap wartawan, kepolisian juga didesak untuk memproses hukum serta menutup seluruh titik penampungan emas hasil PETI yang meresahkan warga Kabupaten Batanghari.(TIM REDAKSI)
