AIUEO.CO.ID,BATANG HARI — Pemerintah Kabupaten Batang Hari menekankan pentingnya pelaksanaan Reforma Agraria yang tidak berhenti pada urusan administrasi dan legalitas tanah, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Batang Hari, Mhd. Fadhil Arief , saat menghadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Batang Hari Tahun 2026 yang digelar di Ruang Kaca Rumah Dinas Bupati Batang Hari, Rabu (2/9/2026).
Rapat tersebut membahas pelaksanaan Reforma Agraria, khususnya Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mendorong pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
TORA merupakan tanah yang ditetapkan pemerintah untuk ditata kembali melalui program Reforma Agraria, baik melalui pendistribusian ulang tanah maupun legalisasi aset kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai subjek Reforma Agraria.
Namun, bagi Pemkab Batang Hari, pemberian legalitas atas tanah tidak boleh menjadi titik akhir.
Program tersebut harus dilanjutkan dengan penataan akses yang mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, mulai dari usaha pemberdayaan, akses permodalan, bantuan usaha, pembangunan infrastruktur pendukung hingga penguatan kelembagaan masyarakat.
Bupati Fadhil Arief menekankan agar GTRA tidak bekerja secara sektoral dan terpisah-pisah. Menurutnya, pelaksanaan Reforma Agraria harus menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial .
Artinya, setiap program harus disusun secara menyeluruh, melibatkan lintas sektor, memiliki fokus terhadap persoalan dan wilayah prioritas, serta didukung data dan lokasi yang jelas.
“Pendekatan ini sangat penting agar pelaksanaan GTRA tidak berjalan secara parsial, namun mampu memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan,” ujar Fadhil.
Ia menegaskan, keberhasilan Reforma Agraria pada akhirnya tidak hanya dapat diukur dari berapa banyak tanah yang berhasil ditata atau disertifikasi.
Lebih jauh lagi, program tersebut harus mampu menjawab permasalahan masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan kelompok yang menjadi sasaran Reforma Agraria.
“Tujuan pada akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap langkah yang dilakukan harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan,” tegasnya.
Rakor GTRA Kabupaten Batang Hari tersebut juga turut menyertakan unsur Forkopimda Kabupaten Batang Hari, Asisten I Setda Batang Hari, para Kepala OPD, para Camat, Kepala Desa Ampelu, Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Batang Hari, para Nazir , serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dengan memperkuat koordinasi lintas sektor tersebut, pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Batang Hari diharapkan tidak berhenti pada persoalan penataan aset, namun mampu menjadi pintu masuk bagi penguatan ekonomi masyarakat dan pemerataan kesejahteraan.(Redaksi)
