AIUEO.CO.ID,JAMBI – Ribuan warga Kota Jambi yang tinggal di kawasan zona merah Pertamina kini menggantungkan harapan kepada Panitia Khusus DPRD Kota Jambi. Persoalan tumpang tindih aset antara lahan masyarakat dan aset negara membuat status kepemilikan tanah warga menjadi tidak jelas.
Persoalan ini menjadi perhatian serius DPRD Kota Jambi karena sebanyak 5.506 bidang tanah bersertifikat terdampak klaim Barang Milik Negara (BMN).
Akibatnya, berbagai aktivitas administrasi pertanahan masyarakat mengalami pemblokiran.
Untuk mencari solusi, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly bersama Pansus Zona Merah mendatangi Kementerian ATR/BPN di Jakarta. Audiensi itu diterima langsung oleh pejabat Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kota Jambi meminta pemerintah pusat turun tangan agar masyarakat tidak terus dirugikan akibat konflik berkepanjangan yang belum menemukan titik temu.
“Kami ingin masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum,” kata Kemas Faried Alfarelly.
ATR/BPN pun memberikan sinyal positif terhadap perjuangan DPRD Kota Jambi. Pemerintah pusat mendukung verifikasi bersama untuk memastikan batas aset eks Pertamina secara akurat melalui penelitian dokumen maupun pengecekan fisik lapangan.
Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono, mengungkapkan bahwa konflik serupa juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Karena itu, penyelesaian kasus di Kota Jambi dapat menjadi model penyelesaian nasional.
“Ada dalam undang-undang, aset bisa dihibahkan atau dilepaskan,” ujarnya.
Selain verifikasi, pemerintah juga akan menyusun peta resmi BMN eks Pertamina berdasarkan hasil penelitian lapangan. Peta tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan status legal kepemilikan lahan.
Masyarakat kini berharap langkah DPRD Kota Jambi bersama pemerintah pusat benar-benar mampu mengakhiri polemik yang selama bertahun-tahun menimbulkan keresahan di tengah warga(*)
