AIUEO.CO.ID,JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih berbelit-belitnya birokrasi pemerintahan yang dinilai menghambat pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Di hadapan para anggota parlemen dan tamu undangan, Prabowo menegaskan bahwa salah satu persoalan yang masih dihadapi Indonesia adalah birokrasi yang tidak bekerja secara efektif dan efisien.
“Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien,” kata Prabowo.
Menurutnya, persoalan birokrasi bukan hanya menyangkut lambannya pelayanan, tetapi juga berkaitan dengan masih adanya oknum birokrat yang diduga menyalahgunakan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kelompok.
“Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya, ini harus kita berantas,” tegasnya.
Pernyataan tersebut langsung disambut tepuk tangan riuh dari peserta sidang.
Prabowo kemudian menegaskan bahwa keberadaan negara dan seluruh perangkat pemerintah pada dasarnya harus memberikan kemudahan kepada masyarakat. Pemerintah, kata dia, jangan sampai justru menjadi sumber kesulitan bagi rakyat yang membutuhkan pelayanan.
“Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit!” tegas Prabowo.
Presiden juga mengingatkan jajaran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, agar tidak hanya melihat persoalan dari balik meja birokrasi. Menurutnya, suara masyarakat harus menjadi rujukan utama untuk menilai apakah program dan pelayanan pemerintah benar-benar berjalan di lapangan.
“Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat,” ujarnya.
Pernyataan Prabowo tersebut menjadi penegasan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui aturan maupun program administratif. Perubahan, menurut pesan yang disampaikan Presiden, harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang cepat, sederhana, transparan, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok.
Sorotan terhadap birokrasi ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintahan agar kewenangan yang diberikan negara digunakan untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk memperbesar keuntungan pribadi atau kelompok.(Redaksi)
