AIUEO.CO.ID,JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan keras soal tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tak hanya mengancam akan menyeret pengurus dan direksi BUMN bermasalah ke pengadilan, Prabowo juga membuka pintu amnesti bagi mereka yang mau mengakui kesalahan dan bertobat.
Wacana tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengungkapkan, pemerintah menemukan persoalan yang jauh lebih kompleks setelah menelusuri struktur BUMN melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Jumlah entitas yang berkaitan dengan BUMN disebut mencapai 1.074 perusahaan, dengan struktur kepemilikan yang bahkan menjalar hingga anak, cucu, dan cicit perusahaan.
Menurut Prabowo, sebagian perusahaan tersebut dinilai tidak produktif dan justru terus mengalami kerugian.
Kondisi itu membuat Presiden geram. Ia menilai masih ada BUMN yang seolah berjalan tanpa kendali dan tidak menunjukkan tanggung jawab terhadap negara.
“BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab pada bangsa dan negara. Pemerintah tidak dianggap.”
Tak berhenti pada kritik, Prabowo kemudian melontarkan opsi yang jauh lebih serius: pengusutan terhadap pengurus dan direksi BUMN hingga 30 tahun ke belakang melalui pengadilan ad hoc khusus.
“Mungkin kalau kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin.”
Pernyataan tersebut membuka kemungkinan bahwa persoalan BUMN tidak hanya akan dilihat sebagai masalah manajemen, tetapi juga dapat berujung pada proses pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab.
Namun, Prabowo Juga Buka Pintu Amnesti
Menariknya, di tengah wacana pengadilan khusus tersebut, Prabowo justru menawarkan jalan lain.
Ia membuka kemungkinan pemberian amnesti khusus bagi mereka yang bersedia mengakui kesalahan, menyadari perbuatannya, dan bertobat.
“Kalau perlu saya minta, kalau perlu beri peluang amnesti khusus untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, yang mengakui.”
Prabowo menyebut persoalan tersebut nantinya akan melibatkan DPR.
Artinya, pemerintah seolah membuka dua jalur sekaligus: pihak yang diduga melakukan pelanggaran dapat menghadapi proses hukum, sementara mereka yang bersedia mengakui kesalahan berpeluang mendapatkan pengampunan melalui mekanisme yang akan dibahas bersama DPR.
Publik Kini Menunggu: Bongkar Sampai Tuntas atau Beri Pengampunan?
Pernyataan Prabowo ini tentu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin membenahi persoalan BUMN secara menyeluruh.
Namun, pertanyaan besarnya adalah: sejauh mana pengusutan 30 tahun ke belakang akan dilakukan?
Jika pengadilan ad hoc benar-benar dibentuk, publik tentu ingin mengetahui siapa saja yang akan dimintai pertanggungjawaban dan perkara apa saja yang akan dibuka kembali.
Sebaliknya, jika amnesti diberikan, mekanismenya juga harus transparan agar tidak berubah menjadi pintu keluar bagi pihak yang seharusnya mempertanggungjawabkan dugaan kerugian negara.
Pada akhirnya, publik membutuhkan satu hal: kepastian bahwa pembenahan BUMN tidak berhenti pada pernyataan politik, tetapi benar-benar menghasilkan tata kelola yang lebih bersih, profesional, dan bertanggung jawab.
Lantas, menurut Anda, mana yang lebih tepat: BUMN bermasalah diusut tuntas melalui pengadilan atau diberikan kesempatan amnesti bagi mereka yang mengakui kesalahan? (TK)
