AIUEO.CO.ID,BATANGHARI, JAMBI — Lima truk tronton pengangkut batubara diamankan Satlantas Polres Batanghari dari kawasan Kilangan, Jumat (14/8/2026). Penindakan yang bermula dari laporan masyarakat soal kendaraan bertonase besar yang terparkir di sekitar rumah makan itu kini memunculkan pertanyaan lebih jauh: apakah persoalannya hanya pelanggaran lalu lintas, atau ada dugaan lain di balik muatan batubara tersebut?
Warga meminta aparat tidak berhenti pada pemeriksaan surat kendaraan dan penindakan berupa tilang. Jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran ODOL, ketidaksesuaian dokumen, atau persoalan legalitas asal batubara, masyarakat mendesak agar penanganannya diteruskan kepada Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Batanghari.
Lima tronton tersebut sebelumnya dilaporkan masyarakat karena keberadaannya dinilai mengganggu ketertiban lalu lintas. Kendaraan berukuran besar yang berhenti di kawasan tersebut disebut menggunakan sebagian badan jalan dan berpotensi mengganggu pengguna jalan lainnya.
Personel Satlantas kemudian mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan serta dokumen pendukung. Kelima unit tronton selanjutnya diamankan ke Mapolres Batanghari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Jangan Cuma Berakhir BRIVA
Penindakan tersebut diapresiasi masyarakat. Namun, warga mempertanyakan apakah pemeriksaan akan berhenti pada pelanggaran lalu lintas dan pembayaran denda melalui BRIVA.
Menurut warga, apabila ditemukan dugaan Over Dimension Over Load (ODOL), pemeriksaan harus dilakukan secara konkret melalui pengecekan dimensi dan daya angkut kendaraan.
Pasal 307 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sanksi terhadap pelanggaran tata cara pemuatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan angkutan barang.
Karena itu, masyarakat meminta hasil pemeriksaan lima tronton tersebut disampaikan secara transparan, terutama apabila ditemukan pelanggaran yang berkaitan dengan kapasitas dan tata cara pengangkutan.
Pertanyaan Besarnya: Batubara Ini Berasal dari Mana?
Sorotan publik tidak berhenti pada kendaraan.
Pertanyaan yang kini mencuat adalah asal-usul batubara yang diangkut lima tronton tersebut.
Masyarakat menduga perlu dilakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk memastikan apakah batubara tersebut berasal dari kegiatan pertambangan yang memiliki legalitas dan dokumen produksi serta penjualan yang sesuai.
Termasuk apakah produksi dan penjualan batubara tersebut tercantum dalam RKAB yang berlaku.
Namun, dugaan tersebut tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan penelusuran oleh aparat berwenang. Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan.
Justru karena itu, warga meminta Tipidter turun tangan apabila dari pemeriksaan awal ditemukan indikasi pelanggaran pidana tertentu.
Jangan Hanya Sopir yang Diperiksa
Masyarakat meminta aparat tidak menjadikan sopir sebagai satu-satunya pihak yang diperiksa.
Jika terdapat persoalan pada asal-usul muatan, maka penelusuran harus bergerak lebih jauh: dari mana batubara berasal, siapa pemiliknya, tambang mana yang memproduksi, siapa transporter-nya, berdasarkan dokumen apa batubara diangkut, dan apakah produksi serta penjualannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dokumen RKAB, izin pertambangan, dokumen produksi, dokumen penjualan, surat jalan, hingga dokumen pengangkutan dinilai perlu ditelusuri apabila memang terdapat indikasi pelanggaran.
Sebab, jika persoalan hanya diselesaikan pada tingkat sopir dan kendaraan, maka aktor yang berada di balik rantai produksi maupun distribusi tidak akan pernah tersentuh apabila memang terbukti terdapat pelanggaran.
Jalan Kabupaten Jangan Dijadikan Korban
Persoalan angkutan batubara juga menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Kendaraan bertonase besar yang beroperasi di jalan umum berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur apabila tidak memenuhi ketentuan teknis dan kapasitas jalan.
Pada akhirnya, masyarakat pula yang berpotensi menanggung dampaknya melalui kerusakan jalan, meningkatnya risiko kecelakaan, terganggunya mobilitas warga hingga beban anggaran pemerintah untuk pemeliharaan infrastruktur.
Karena itu, warga meminta penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih.
Tipidter Diminta Jangan Diam
Penangkapan atau pengamanan lima tronton di Kilangan dinilai masyarakat dapat menjadi pintu masuk untuk melihat persoalan angkutan batubara secara lebih luas.
“Jangan hanya sopir yang diperiksa. Kalau memang ada dugaan batubara tidak sesuai dokumen atau berasal dari tambang yang bermasalah, telusuri sampai ke sumbernya. Periksa pemilik barang, tambangnya, transporter dan dokumen pengangkutannya,” harap warga.
Masyarakat juga meminta agar apabila seluruh dokumen ternyata lengkap dan sesuai ketentuan, aparat menyampaikannya secara terbuka. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, penindakan diminta dilakukan terhadap seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Kini publik menunggu langkah berikutnya dari aparat.
Apakah lima tronton tersebut hanya akan berakhir dengan tilang dan pembayaran BRIVA, atau justru menjadi pintu masuk bagi Tipidter untuk membongkar lebih jauh asal-usul batubara dan dugaan ketidaksesuaian dokumen pertambangan?
Jawaban atas pertanyaan itu yang kini dinanti masyarakat Batanghari.
