AIUEO.CO.ID, JAMBI – Polemik keberadaan stockpile batu bara milik PT SAS di kawasan Aur Kenali terus bergulir. DPRD Kota Jambi pun menggelar Rapat Dengar Pendapat lintas Komisi I dan Komisi III pada Selasa (10/2/2026) guna membahas legalitas izin serta dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan tersebut.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruq yang menegaskan DPRD akan mengawal persoalan tersebut hingga ada keputusan yang jelas demi kepentingan masyarakat.
Menurut Umar Faruq, DPRD menerima banyak laporan dari warga yang mengeluhkan dampak debu batu bara dan aktivitas kendaraan operasional perusahaan yang dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.
Selain persoalan lingkungan, legalitas izin PT SAS juga menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Anggota DPRD Kota Jambi, Joni Ismed menilai izin yang dimiliki perusahaan tidak sesuai dengan aktivitas penumpukan batu bara.
Ia menyebut izin tersebut lebih mengarah pada sektor pertanian sehingga aktivitas stockpile batu bara dinilai tidak tepat dilakukan di lokasi tersebut.
Menurut Joni, Kota Jambi bukan wilayah pertambangan sehingga keberadaan stockpile batu bara di tengah kawasan permukiman tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Ia bahkan meminta Gubernur Jambi segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
“Kami akan merekomendasikan agar pemerintah kota segera aktif. Selain itu, kami akan menyurati Presiden, kementerian, dan DPR RI untuk meninjau ulang, bahkan membatalkan izin jika terbukti melanggar,” tegas Joni Ismed.
DPRD Kota Jambi memastikan akan terus mendorong evaluasi terhadap seluruh izin PT SAS dan tidak menutup kemungkinan meminta penghentian aktivitas apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan tata ruang maupun lingkungan hidup. (*)
