AIUEO.CO.ID,BATANG HARI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan untuk mendalami persoalan kerja sama penempatan tenaga kerja dengan PT MMS. Rapat berlangsung secara serius dan konstruktif, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Rahmad Hasrofi, SE , serta dihadiri sejumlah anggota DPRD. Senin 10/08/2026.
Dalam RDP tersebut, turut hadir perwakilan manajemen PT MMS dan instansi terkait bidang ketenagakerjaan untuk memberikan keterangan serta penjelasan mengenai pelaksanaan kerja sama dan penempatan tenaga kerja.
RDP digelar sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus upaya mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul. Pembahasannya mencakup mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban para pihak, hingga kepastian perlindungan serta menyediakan hak tenaga kerja yang ditempatkan.
Ketua DPRD Batang Hari, Rahmad Hasrofi, menegaskan bahwa pembahasan tidak semata-mata untuk mencari fakta, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak.
“Kami mendalami persoalan ini secara menyeluruh agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kepentingan dan hak para tenaga kerja harus menjadi prioritas utama, namun kami juga ingin memastikan iklim usaha tetap kondusif dan sehat demi kemajuan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan PT MMS menyampaikan penjelasan terkait pelaksanaan kerja sama, mekanisme penempatan tenaga kerja, serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan perusahaan dalam memastikan hak para pekerja.
Pihak perusahaan juga menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan DPRD maupun instansi terkait guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat.
“Kami menyambut baik masukan dari DPRD. Kami berkomitmen untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku dan memastikan seluruh tenaga kerja mendapatkan haknya dengan layak,” ujar perwakilan PT MMS.
Melalui RDP lanjutan ini, DPRD Batang Hari berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran serta memberikan kepastian bagi tenaga kerja maupun pihak perusahaan.
DPRD menegaskan komitmennya untuk mendorong terciptanya hubungan kerja yang transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha yang bertanggung jawab di Kabupaten Batang Hari.(DD)
