Berita

BUMDes Malapari Diduga Jalan di Tempat, Warga Desak Inspektorat hingga APH Turun Tangan

383
×

BUMDes Malapari Diduga Jalan di Tempat, Warga Desak Inspektorat hingga APH Turun Tangan

Share this article

AIUEO.CO.ID,BATANG HARI, – Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pendamping Desa semestinya menjadi bagian dari sistem pengawasan dan pembinaan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berjalan profesional, transparan, serta mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

Namun, ketika penyertaan modal telah dikucurkan sementara perkembangan usaha tak kunjung menunjukkan hasil yang jelas, publik berhak mempertanyakan: ke mana arah pengelolaan BUMDes dan bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggarannya?

Persoalan ini menjadi sorotan di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Sejumlah BUMDes dinilai belum memperlihatkan geliat usaha sebagaimana tujuan awal pembentukannya. Alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi desa dan menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), sebagian justru terkesan berjalan di tempat.

Sorotan tersebut kini mengarah ke Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian. Warga mendesak Inspektorat Kabupaten Batang Hari melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan BUMDes setempat. Bahkan, masyarakat meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan apabila ditemukan indikasi penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Warga Pertanyakan Kejelasan Pengelolaan Dana BUMDes

Desakan masyarakat bukan tanpa alasan. Warga menginginkan adanya keterbukaan mengenai besaran penyertaan modal, jenis usaha yang dijalankan, perkembangan aset, perputaran keuangan, hingga hasil usaha yang semestinya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Jangan sampai anggaran yang bersumber dari keuangan desa hanya tercatat dalam laporan administratif, sementara keberadaan dan manfaat usahanya tidak dirasakan masyarakat.

Bagi warga, BUMDes bukan sekadar badan usaha yang memiliki struktur kepengurusan dan papan nama. Lebih dari itu, BUMDes harus mampu membuktikan manfaat ekonomi sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa.

Karena itu, audit dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan apakah persoalan yang terjadi disebabkan lemahnya manajemen, kegagalan usaha, kurangnya pengawasan, atau terdapat persoalan lain dalam pengelolaan keuangan.

BPD dan Pendamping Desa Jangan Hanya Formalitas

Di sisi lain, keberadaan BPD dan Pendamping Desa juga patut menjadi bagian dari evaluasi.

BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, sedangkan Pendamping Desa menjalankan fungsi pendampingan sesuai kewenangannya. Keduanya diharapkan dapat mendorong tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang lebih baik.

Jika BUMDes mengalami stagnasi berkepanjangan, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana fungsi pembinaan, pengawasan, serta evaluasi selama ini telah dijalankan?

Apakah persoalannya terletak pada kapasitas pengurus, lemahnya perencanaan bisnis, tidak adanya inovasi usaha, atau minimnya keterbukaan laporan keuangan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan dokumen dan pemeriksaan yang objektif, bukan sekadar saling melempar tanggung jawab.

Audit Menjadi Ujian Transparansi

Masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Batang Hari tidak mengabaikan desakan tersebut. Pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyertaan modal, penggunaan anggaran, keberadaan aset, administrasi keuangan, hingga perkembangan unit usaha BUMDes.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi kerugian keuangan negara atau desa maupun dugaan tindak pidana, hasilnya dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum oleh instansi berwenang.

Langkah ini penting agar persoalan tidak berhenti pada polemik masyarakat, tetapi memperoleh kejelasan berdasarkan hasil pemeriksaan resmi.

Jangan Biarkan BUMDes Menjadi Proyek Papan Nama

BUMDes dibentuk untuk memperkuat ekonomi desa, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, stagnasi usaha tidak boleh terus dianggap sebagai persoalan biasa tanpa evaluasi yang terukur.

Kini masyarakat Malapari menunggu jawaban terbuka dari pemerintah desa, pengurus BUMDes, BPD, serta pihak pendamping. Berapa modal yang telah dikelola? Apa unit usaha yang berjalan? Bagaimana kondisi aset dan laporan keuangannya? Serta apa hasil nyata yang telah diberikan kepada desa?

Transparansi bukan ancaman bagi pengelola yang bekerja benar. Justru keterbukaan menjadi cara untuk membuktikan bahwa setiap rupiah uang desa benar-benar dikelola demi kepentingan masyarakat.

Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Desa Malapari, pengurus BUMDes, BPD, Pendamping Desa, Inspektorat, maupun pihak terkait lainnya guna memperoleh pemberitaan yang berimbang.(Redaksi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.