AIUEO.CO.ID,JAMBI–BATANGHARI — Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemerintah Kabupaten Batanghari terus memperkuat langkah penertiban angkutan batu bara sebagai upaya mengurai masalah kemacetan, menjaga keselamatan pengguna jalan, sekaligus menekan kerusakan infrastruktur di sepanjang jalur lintas Sumatera.
Kebijakan tersebut mengacu pada Instruksi Gubernur (Ingub) Jambi Nomor 1/INGUB/DISHUB/2024 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batubara .
Dalam ketentuan tersebut, angkutan batu bara dari wilayah Bungo, Tebo, Sarolangun, serta Merangin yang melakukan perjalanan melintasi daerah menuju pelabuhan tidak diperbolehkan menggunakan jalan umum di wilayah Kabupaten Batanghari.
Kebijakan ini secara khusus menyasar angkutan batu bara lintas daerah atau pengangkutan . Sementara itu, penerapannya hanya diterapkan secara terbatas terhadap kegiatan angkutan batu bara yang bersifat lokal dan seluruh aktivitas transportasinya yang berada di wilayah Kabupaten Batanghari.
Batanghari Jadi Titik Rawan Kepadatan
Pengetatan aturan tersebut tidak terlepas dari tingginya volume kendaraan angkutan barang yang melintasi sejumlah ruas jalan nasional di Jambi.
Kabupaten Batanghari selama ini menjadi salah satu jalur strategi yang dilintasi kendaraan dari sejumlah kabupaten penghasil batu bara menuju wilayah tujuan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas, terutama ketika volume armada meningkat secara signifikan.
Setidaknya terdapat tiga pertimbangan utama dalam penerapan kebijakan tersebut.
Pertama, mengurai kemacetan. Penertiban diharapkan mampu mencegah armada batu bara yang dapat menyebabkan antrean panjang dan mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan umum.
Kedua, meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Pengurangan aktivitas angkutan berat di jalan umum diharapkan dapat menekan risiko kecelakaan serta meningkatkan kenyamanan masyarakat yang menggunakan jalur tersebut.
Ketiga, melindungi infrastruktur jalan. Tingginya beban kendaraan, khususnya kendaraan yang diduga melanggar ketentuan dimensi dan muatan atau Over Dimension Over Load (ODOL) , berpotensi mempercepat kerusakan jalan nasional maupun jalan daerah.
Angkutan Lokal Menjadi Pengecualian
Dalam penerapannya, pemerintah menetapkan batasan yang harus dipenuhi oleh angkutan batu bara yang masih diperbolehkan melintas di wilayah Batanghari.
Angkutan tersebut harus memiliki titik muat atau lokasi tambang serta titik tujuan, seperti kantong parkir, pelabuhan, maupun Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) , yang semuanya berada di wilayah Kabupaten Batanghari sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, kendaraan angkutan batu bara yang berasal dari luar daerah dan melakukan perjalanan lintas kabupaten menuju tujuan di luar wilayah Batanghari diwajibkan mengikuti skema transportasi atau jalur yang telah ditentukan pemerintah.
Alternatif yang dapat dikembangkan antara lain pemanfaatan jalur sungai melalui Sungai Batanghari maupun jalan khusus angkutan tambang yang telah disiapkan dan memenuhi ketentuan.
Pengawasan dan Penindakan Diperketat
Untuk memastikan kebijakan tersebut tidak berhenti sebatas aturan tertulis, pengawasan dilakukan oleh pihak terkait, termasuk Satgas Wasgakkum, Dinas Perhubungan, serta aparat kepolisian.
Pengawasan dilakukan di sejumlah titik strategis, termasuk wilayah perbatasan dan jalur yang dinilai rawan dilintasi kendaraan angkutan batu bara melintasi daerah.
Terhadap kendaraan yang kedap air terhadap ketentuan, petugas dapat melakukan tindakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah tersebut dapat berupa menggerakkan atau memutar balik kendaraan , penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, hingga proses hukum apabila ditemukan pelanggaran lain, termasuk dugaan penggunaan atau pemalsuan dokumen angkutan.
Terhadap pelanggaran berat dan berulang, kendaraan juga dapat dikenakan tindakan yang dikecualikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Penerapan aturan ini diharapkan mampu menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan lancar, sekaligus memberikan perlindungan terhadap infrastruktur jalan yang menjadi fasilitas publik.
Masyarakat pun berharap penegakan aturan dilakukan secara konsisten, transparan, dan tanpa tebang pilih , sehingga seluruh pelaku usaha maupun pengguna jalan yang berada dalam kategori pelanggaran dapat diperlakukan berdasarkan ketentuan hukum yang sama.(PH)
