AIUEO.CO.ID,BATANGHARI, — Sorotan terhadap penegakan hukum di Kabupaten Batanghari kembali mencuat. Kali ini, publik mempertanyakan dugaan ketimpangan dalam penanganan dua persoalan berbeda: aktivitas angkutan batu bara yang disebut bebas melintas di jalan umum dan laporan dugaan pengancaman seorang warga yang hingga kini belum memperoleh kejelasan perkembangan.
Pantauan di lapangan pada Rabu (12/8/2026) sekitar pukul 14.30 WIB, sedikitnya empat hingga lima unit tronton bermuatan batu bara terlihat berada di sekitar kawasan Rumah Makan Kilangan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari.
Sejumlah sopir yang ditemui di lokasi menyebut armada tersebut baru keluar dari kawasan tambang Bukit Peranginan dan dikaitkan dengan seorang pengusaha yang disebut bernama Haji Oyon.
Informasi lain yang beredar di lapangan menyebut adanya dugaan pengawalan oleh seorang oknum anggota kepolisian berinisial H. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Jika benar terdapat keterlibatan oknum aparat dalam pengawalan aktivitas angkutan batu bara, persoalan tersebut tentu menjadi serius. Sebab, keberadaan aparat dalam aktivitas angkutan komoditas tambang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap ketentuan lalu lintas, tata kelola angkutan batu bara, serta potensi konflik kepentingan.
Laporan Warga Disebut Tak Kunjung Jelas
Di tengah persoalan tersebut, Darwin Irianto, seorang warga yang mengaku menjadi korban dugaan pengancaman, justru mempertanyakan perkembangan laporan yang telah dibuatnya di Polres Batanghari.
Menurut pihak pelapor, laporan tersebut telah berjalan lebih dari satu bulan. Namun, hingga kini Darwin disebut belum memperoleh penjelasan yang dianggap memadai mengenai perkembangan penanganan perkara maupun SP2HP.
Darwin kemudian mendatangi Polres Batanghari untuk mempertanyakan perkembangan laporan tersebut.
Namun, menurut keterangan pihak pelapor, petugas menyampaikan bahwa proses penanganan terkendala karena keberadaan saksi dinilai belum cukup kuat.
“Kami hanya rakyat kecil yang mencari keadilan. Ketika kami merasa diancam, kami lapor ke polisi. Tapi sudah satu bulan lebih belum mendapat kejelasan. Saat ditanyakan, alasannya saksi lemah. Kami hanya ingin laporan kami diproses secara profesional dan transparan,” ujar pihak pelapor.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah standar penanganan laporan hukum terhadap masyarakat sudah diterapkan secara konsisten, termasuk dalam memberikan informasi perkembangan perkara kepada pelapor?
Publik Minta Polisi Transparan
Dua persoalan tersebut kini menjadi perhatian masyarakat. Dugaan adanya pengawalan terhadap armada batu bara perlu diperiksa secara objektif apabila memang terdapat indikasi keterlibatan oknum aparat.
Di sisi lain, laporan dugaan pengancaman yang disampaikan Darwin juga dinilai perlu mendapatkan kepastian mengenai status dan tahapan penanganannya.
Masyarakat dan pihak pelapor mendesak Polda Jambi melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk melakukan pemeriksaan apabila terdapat laporan atau bukti yang mengarah pada dugaan pelanggaran disiplin maupun etik oleh anggota kepolisian berinisial H.
Kapolres Batanghari juga didesak memberikan penjelasan mengenai perkembangan laporan Darwin, termasuk alasan perkara disebut terkendala persoalan saksi.
Transparansi tersebut penting agar tidak muncul persepsi bahwa hukum hanya tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi longgar terhadap pihak yang memiliki kekuatan ekonomi maupun akses tertentu.
Hingga berita ini disusun, konfirmasi resmi dari Polres Batanghari dan Polda Jambi mengenai dugaan pengawalan armada batu bara serta perkembangan laporan Darwin Irianto masih diperlukan. Klarifikasi dari pihak pengusaha yang disebut dalam informasi lapangan juga penting agar pemberitaan berimbang dan seluruh pihak memperoleh hak jawab.
Publik pada akhirnya hanya menginginkan satu hal: hukum ditegakkan berdasarkan fakta dan aturan yang sama, tanpa memandang siapa yang berhadapan dengan hukum.
(TIM REDAKSI)
