AIUEO.CO.ID,BATANG HARI, JAMBI — Penguatan tata kelola pemerintahan dan pengawasan keuangan daerah kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Bupati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief bersama jajaran menerima kunjungan kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam agenda audiensi, Selasa (8/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Batang Hari tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP, khususnya dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan tepat sasaran.
Audiensi tersebut membahas berbagai upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
Bupati Mhd. Fadhil Arief menegaskan bahwa pengawasan bukan semata-mata proses pemeriksaan, tetapi juga instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemkab Batang Hari, kata Bupati, berkomitmen membangun koordinasi dan sinergi yang kuat dengan BPKP agar setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban program pembangunan dapat berjalan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemerintahan yang baik harus dibangun dengan tata kelola yang baik pula. Setiap anggaran daerah harus dikelola secara transparan, akuntabel dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Sinergi dengan BPKP diharapkan semakin memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah sekaligus mendorong perangkat daerah untuk bekerja lebih efektif, tertib administrasi dan berorientasi pada hasil.
Bagi Pemerintah Kabupaten Batang Hari, penguatan pengawasan menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBD dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Dengan pengawasan yang semakin kuat, Pemkab Batang Hari menargetkan setiap rupiah anggaran daerah dapat digunakan secara optimal, tepat sasaran dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Transparansi diperkuat, pengawasan diperketat, dan setiap rupiah anggaran dituntut kembali kepada kepentingan masyarakat.(Tim Redaksi)
