AIUEO.CO.ID, JAMBI — Pesan Presiden Prabowo Subianto soal ancaman kerusakan lingkungan tak boleh berhenti menjadi pidato. Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz menegaskan, perhatian pemerintah pusat tersebut harus diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan , termasuk memperketat pengawasan dan menindak aktivitas ilegal yang merusak sumber daya alam.
Hafiz menyampaikan penekanan positif Presiden terhadap isu lingkungan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 di Gedung Nusantara, Jakarta.
Menurutnya, permasalahan kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal sudah menjadi masalah serius yang memerlukan keberanian pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk bertindak.
“Kita senang soal lingkungan yang disinggung oleh Presiden. Ini menjadi semangat kita di daerah untuk melaksanakan apa yang sudah disampaikan kepala negara,” ujar Hafiz.
Hafiz menilai Arah Presiden harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah . Pengelolaan sumber daya alam, kata dia, tidak boleh berkontribusi pada lingkungan dan kepentingan masyarakat hanya demi kepentingan ekonomi jangka pendek.
Oleh karena itu, DPRD Provinsi Jambi siap menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan perlindungan lingkungan tidak berhenti di atas kertas.
“Kalau memang ilegal, ya harus ditindak sesuai aturan. Jangan sampai kerusakan lingkungan terus terjadi sementara penegakannya tidak memberikan efek jera,” tegasnya.
Bukan Sekadar Seremonial
Hafiz menegaskan, perhatian Presiden terhadap lingkungan harus menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, Pemprov Jambi, pemerintah kabupaten/kota dan aparat penegak hukum.
Terlebih lagi, berbagai persoalan pemanfaatan sumber daya alam di daerah memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, mulai dari kerusakan ekosistem hingga ancaman terhadap ekosistem.
DPRD Jambi, lanjutnya, akan mendorong agar kebijakan pembangunan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak mengabaikan aspek lingkungan.
Pesan dari Jakarta kini telah diperiksa buktinya di daerah: pengawasan diperketat, pelanggaran ditindak, dan lingkungan tidak boleh menjadi korban.
Kawal Sekolah Rakyat hingga Hilirisasi
Selain isu lingkungan, DPRD Provinsi Jambi juga menyatakan siap mengawal program strategi pemerintah pusat di daerah, termasuk sektor pendidikan, infrastruktur dan hilirisasi.
Salah satu yang menjadi perhatian Hafiz adalah rencana pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang akan menyasar lima kabupaten di Provinsi Jambi.
Ia menilai program tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas, terutama bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu.
Hafiz berharap program tersebut benar-benar menyentuh masyarakat yang menjadi sasaran dan tidak berhenti sebatas administratif program.
Menurutnya, pembangunan daerah harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Infrastruktur harus dirasakan manfaatnya, pendidikan harus membuka kesempatan, hilirisasi harus menciptakan nilai tambah, dan pengelolaan sumber daya alam harus tetap menjaga lingkungan.
DPRD Jambi pun menegaskan komitmennya: mengawal program pemerintah pusat memastikan kepentingan sekaligus masyarakat dan kelestarian lingkungan tidak tersisih dalam agenda pembangunan.(PH)
