AIUEO.CO.ID,JAMBI — Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi melaksanakan gotong royong (goro) serentak di sejumlah kawasan rawan banjir, Rabu (17/12/2025).
Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem dan tindak lanjut atas status siaga bencana hidrometeorologi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sebanyak 30 RT di 9 kecamatan terlibat dalam kegiatan tersebut. Gotong royong difokuskan pada pembersihan drainase, parit, gorong-gorong, serta aliran sungai kecil di sekitar permukiman warga yang selama ini kerap menjadi penyebab genangan air.
Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, meninjau langsung salah satu lokasi rawan banjir di RT 51 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung. Di lokasi tersebut, Diza melihat kondisi saluran air, jembatan, dan aliran sungai di belakang rumah warga yang sering meluap saat hujan deras.
Menurut Diza, persoalan banjir di kawasan permukiman sebagian besar disebabkan oleh drainase yang tersumbat sampah serta aliran air yang tidak lancar.
“Banyak drainase rumah warga tertutup sampah. Karena itu, pembersihan lingkungan menjadi langkah paling cepat untuk mengurangi genangan,” ujarnya.
Sebagai penanganan jangka pendek, Pemkot Jambi terus melakukan normalisasi sungai dan drainase, termasuk pengerahan alat berat di beberapa titik. Upaya ini sebelumnya telah dilakukan di wilayah Jambi Selatan dan Lingkar Selatan dan dinilai cukup membantu mengurangi genangan, meski belum sepenuhnya optimal.
Untuk penanganan jangka panjang, Pemkot Jambi memfokuskan pembangunan kolam retensi seluas sekitar 9 hektare yang ditargetkan mampu mengurangi potensi banjir hingga sekitar 60 persen. Selain itu, normalisasi sistem asam juga terus dilakukan dan telah mencapai panjang 2,8 kilometer.
Diza menambahkan, pemerintah tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga mendorong keterlibatan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama saat musim hujan.
Selain meninjau gotong royong, Wakil Wali Kota juga memantau progres pembangunan kolam retensi di kawasan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru. Proyek ini melibatkan pembebasan lahan milik warga dan pemerintah, dengan dampak pengendalian banjir yang diperkirakan mulai terasa pada 2027.(*)
