AIUEO.CO.ID,JAKARTA – Akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan yaitu Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam hal penulisan nama Kabupaten yang semula Batanghari menjadi Batang Hari yang terpisah.
Monang Sitanggang, SH.MH selaku pengacara pengadu saat dikonfirmasi oleh media ini menyampaikan bahwa kesimpulan sidang tersebut mengadili menyatakan kata “Batanghari” dalam undang – undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi bertentangan dengan undang – undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Batang Hari”, sehingga ditulis menjadi “Batang Hari, sidang diadakan dan selesai pukul 15.00 wib.”Ujar Dr. Monang.(Tim)
