VOKAL MEDIA | BATANGHARI — Membaca politik Batanghari hari ini tidak cukup hanya dengan melihat siapa yang sedang duduk di kursi Bupati.
Sejarah pemerintahan daerah ini menunjukkan pergantian kekuasaan dari satu zaman ke zaman berikutnya, dengan nama-nama yang memiliki catatan masing-masing: Hasip Kalimuddin Syam, M. Saman Chatib, Abdul Fattah, Syahirsah, hingga Muhammad Fadhil Arief.
Catatan resmi Pemerintah Kabupaten Batang Hari mencatat Hasip Kalimuddin Syam memimpin pada tahun 1981–1991, kemudian M. Saman Chatib pada tahun 1991–2001. Abdul Fattah memimpin tahun 2001–2006 dan kembali menjabat pada tahun 2011–2013, sedangkan Syahirsah memimpin tahun 2006–2011 dan kembali pada tahun 2016–2021. Setelah itu, Muhammad Fadhil Arief memimpin sejak tahun 2021 dan kembali dilantik untuk periode 2025–2030.
Namun, ada satu hal yang perlu diluruskan: kesinambungan nama dalam sejarah pemerintahan tidak otomatis berarti satu “trah politik” atau satu jaringan kekuasaan.
Yang bisa dibaca secara faktual adalah adanya jejak lintas generasi dan hubungan politik yang pernah bersinggungan.
Salah satu contohnya tercatat dalam sejarah resmi Pemkab Batang Hari. Saat Syahirsah menjadi Bupati periode 2006–2011, wakilnya adalah H. Ardian Faisal, yang disebut sebagai putra M. Saman Chatib.
Fakta-fakta tersebut menarik untuk dicatat karena memperlihatkan bahwa sejarah politik Batanghari tidak berdiri dalam ruang yang sepenuhnya terpisah antargenerasi.
Tetapi hubungan keluarga, pengalaman birokrasi, maupun kesinambungan elite tidak dengan sendirinya membuktikan adanya satu komando politik atau dinasti yang mengendalikan pemerintahan.
Itulah batas penting antara fakta sejarah dan tafsir politik.
DARI HASIP, SAMAN CHATIB, FATTah, SYAHIRSAH, HINGGA FADHIL
Jika ditarik dalam garis waktu, peta kepemimpinan Batanghari menampilkan beberapa fase penting.
Hasip Kalimuddin Syam berada pada era pembangunan pemerintahan Batanghari setelah pusat pemerintahan dipindahkan ke Muara Bulian.
M. Saman Chatib memimpin sepanjang 1991–2001, melewati masa perubahan besar politik nasional dan era awal reformasi.
Abdul Fattah kemudian memimpin pada tahun 2001–2006 dan kembali terpilih pada tahun 2011. Namun periode keduanya berakhir pada tahun 2013 dan kemudian pemerintahan dilanjutkan Sinwan.
Syahirsah memiliki dua periode kepemimpinan, yakni 2006–2011 dan 2016–2021.
Kemudian muncul Muhammad Fadhil Arief, birokrat yang sebelumnya pernah menjabat Sekda Muaro Jambi, menjadi Bupati Batang Hari pada tahun 2021 dan kembali memimpin untuk periode 2025–2030 bersama Bakhtiar.
KPU Kabupaten Batang Hari juga menetapkan pasangan Muhammad Fadhil Arief–Bakhtiar sebagai pasangan terpilih periode 2025–2030 dalam Pilkada 2024.
LALU, KE MANA ARAH POLITIK BATANGHARI?
Menanyakan pertanyaan politiknya menjadi menarik.
Apakah setelah Fadhil memasuki periode kedua akan muncul generasi politik baru?
Apakah tokoh-tokoh lama masih memiliki pengaruh melalui pengalaman, jaringan sosial, organisasi, atau hubungan politik?
Ataukah Batanghari justru sedang memasuki fase baru, ketika generasi birokrat, pengusaha, aktivis, politisi muda dan tokoh masyarakat mulai membangun kekuatan politiknya sendiri?
Belum ada jawaban tunggal.
Dan Media Vocal tidak perlu memaksakan kesimpulan.
Sebab membaca politik bukan sekadar menghitung siapa yang pernah menjadi Bupati.
Yang lebih penting adalah membaca bagaimana kekuasaan berpindah, siapa yang muncul setelahnya, siapa yang tetap bertahan di ruang publik, serta bagaimana masyarakat menentukan pilihan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.
BUKAN SOAL “SIAPA PALING KUAT”
Lima nama tersebut merupakan bagian dari sejarah pemerintahan Batanghari pada era yang berbeda.
Mereka memiliki masa jabatan, latar belakang, hubungan politik dan konteks pemerintahan yang tidak sama.
Oleh karena itu, istilah “satu peta kekuasaan” sebaiknya ditempatkan sebagai pertanyaan jurnalistik, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruhnya merupakan satu jaringan politik.
Sebab demokrasi Batanghari tetap ditentukan oleh proses politik dan pilihan masyarakat.
Setiap era memiliki tokohnya.
Setiap generasi memiliki pemancar.
Dan setiap pemilu membuka kemungkinan munculnya kekuatan baru.
Media Vocal akan terus membaca peta politik Batanghari berdasarkan fakta, rekam jejak, dan perkembangan di lapangan—bukan berdasarkan prasangka.
MEDIA VOCAL — Tajam Membaca Fakta, Berimbang Menyajikan Berita.
