AIUEO.CO.ID,JAMBI – Langkah tegas dan terpadu demi menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Provinsi Jambi resmi dicanangkan hari ini. Pemerintah bersama unsur keamanan daerah menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Geng Motor yang berlangsung khidmat di Gedung Siginjai Polda Jambi, Rabu sore. 8 Juli 2026.
Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, S.I.K., M.H., serta dihadiri oleh Gubernur Jambi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, para Bupati dan Wali Kota se‑Provinsi Jambi, kepala OPD terkait, hingga berbagai elemen masyarakat. Dari Kabupaten Batang Hari, hadir langsung Bupati Mhd. Fadhil Arief yang menegaskan komitmen menyamakan langkah dalam menjaga keamanan publik.
Diskusi berlangsung terbuka, berorientasi solusi, dan menjadi bukti nyata kekuatan sinergi lintas instansi. Fenomena geng motor yang kerap mengganggu ketertiban umum, membahayakan keselamatan jalan raya, hingga meresahkan warga, kini ditangani secara komprehensif—tidak hanya lewat penindakan hukum, tetapi juga pencegahan, pembinaan pemuda, serta penguatan peran masyarakat.
Kapolda Jambi menegaskan bahwa penanganan masalah ini adalah prioritas utama.
> “Keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Kita tidak bisa bekerja sendiri‑sendiri; diperlukan kolaborasi erat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan seluruh elemen bangsa agar Jambi benar‑benar bebas dari gangguan yang merugikan,” ujarnya.
Kehadiran para pemimpin daerah menegaskan komitmen penuh pemerintah kabupaten/kota untuk memperketat pengawasan di wilayah masing‑masing, memperkuat program pembinaan, serta menghadirkan kegiatan positif bagi generasi muda agar terhindar dari perilaku menyimpang.
Rakor ini menjadi tonggak penting dalam menyusun rencana kerja terpadu: mulai dari peningkatan patroli keamanan, penegakan aturan lalu lintas yang tegas namun berkeadilan, hingga penguatan fungsi sosial dan pendidikan pemuda di seluruh pelosok Provinsi Jambi. Semua langkah dijalankan sesuai prinsip hukum yang berlaku, menjunjung tinggi hak serta kesejahteraan masyarakat luas.
