AIUEO.CO.ID, KOTA JAMBI – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi meresmikan 13 infrastruktur layanan publik pada Senin (5/1/2026) sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Peresmian dilakukan di Gedung BPBJAP Kota Jambi, ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A. Infrastruktur tersebut resmi dioperasikan dan siap dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu layanan publik di Kota Jambi.
Sebanyak 13 infrastruktur yang diresmikan mencakup sektor kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, transportasi, serta fasilitas perkantoran. Infrastruktur tersebut terdiri dari Gedung BPBJAP, Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kantor Lurah Talang Gulo, Kantor Lurah Kenali Asam, Kantor Lurah Pinang Merah, Kantor Lurah Bakung Jaya, Kantor Lurah Simpang Rimbo, Kantor Lurah Aur Kenali, Booster Pump Bagan Pete beserta pipa inlet dan outlet, SMP Negeri 3 Kota Jambi, Gedung Laboratorium Terpadu RSUD H. Abdul Manap, Gedung Laboratorium Kesehatan Lingkungan, serta Jembatan Jalan Sari Bakti di Kecamatan Alam Barajo.
Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Infrastruktur yang baik menjadi penunjang utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Ini yang terus kami dorong,” ujarnya.
Ia menambahkan, ke depan Pemkot Jambi akan memprioritaskan pembangunan yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Di tengah tantangan ekonomi saat ini, PAD harus terus diperkuat. Kota Jambi mampu melampaui target belanja dan pendapatan,” jelasnya.
Maulana juga berharap seluruh aparatur sipil negara (ASN) dapat memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan integritas dalam melayani masyarakat.
Sementara itu, Asisten II Setda Kota Jambi, Mulyadi, menyebutkan bahwa pembangunan 13 infrastruktur tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan anggaran puluhan miliar rupiah dan mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas.
“Diharapkan kehadiran infrastruktur ini benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
