AIUEO.CO.ID,JAMBI, — Pemerintah Provinsi Jambi kembali membuka program relaksasi pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahap II mulai 5 Oktober hingga 29 Desember 2026. Namun, di balik upaya meningkatkan penerimaan daerah, pembenahan data kendaraan dan keberlanjutan kepatuhan wajib pajak menjadi pekerjaan yang tidak bisa diabaikan.
Berdasarkan catatan rapat, potensi kendaraan di Provinsi Jambi diperkirakan mencapai 1,5 juta unit. Angka tersebut membutuhkan pemutakhiran dan pencocokan data agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai kendaraan aktif, penunggak pajak, kendaraan yang telah berpindah kepemilikan, hingga kendaraan yang tidak lagi beroperasi.
Pada pelaksanaan tahap pertama, penerimaan pemutihan PKB dilaporkan mencapai Rp48,2 miliar dari target Rp54 miliar. Artinya, realisasi berada di kisaran 89,26 persen, dengan selisih sekitar Rp5,8 miliar dari target.
Untuk tahap kedua, target penerimaan kembali ditetapkan sebesar Rp54 miliar. Tantangannya bukan sekadar mengejar angka tersebut, melainkan memastikan program benar-benar memperluas kepatuhan pembayaran pajak dan tidak hanya menghasilkan lonjakan penerimaan selama masa relaksasi.
Pemutihan Berulang Berisiko Memicu Kebiasaan Menunda
Program pemutihan dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, apabila relaksasi terus menjadi andalan tanpa strategi kepatuhan jangka panjang, muncul risiko sebagian wajib pajak memilih menunda pembayaran karena berharap adanya pemutihan berikutnya.
Kondisi ini perlu diantisipasi melalui evaluasi berbasis data. Pemerintah daerah bersama Samsat perlu mengukur berapa banyak wajib pajak yang kembali aktif membayar, berapa yang tetap patuh setelah program berakhir, serta seberapa besar perubahan penerimaan rutin pada periode berikutnya.
Sosialisasi juga harus menjangkau masyarakat secara jelas dan terukur. Informasi mengenai persyaratan, bentuk keringanan, mekanisme pembayaran, dan batas waktu program perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan salah persepsi.
Data 1,5 Juta Kendaraan Perlu Diverifikasi
Potensi kendaraan sekitar 1,5 juta unit semestinya tidak berhenti sebagai angka administratif. Data tersebut perlu dicocokkan dengan kondisi riil melalui pembaruan status kendaraan, validasi kepemilikan, serta pemetaan tunggakan berdasarkan wilayah dan kantor Samsat.
Pemprov Jambi juga dapat memperkuat sistem pengingat sebelum jatuh tempo, memperluas akses pembayaran, dan melakukan pemantauan penerimaan secara berkala. Dengan demikian, kebijakan perpajakan tidak hanya bertumpu pada program insidental, tetapi juga membangun sistem pelayanan dan pengawasan yang berkelanjutan.
Sementara itu, catatan rapat turut mencantumkan angka 54 korban terdampak kecelakaan dan sekitar 100–105 kejadian. Data tersebut masih perlu diverifikasi, terutama terkait sumber, periode pencatatan, serta definisi angka yang digunakan. Informasi itu tidak dapat langsung dikaitkan dengan efektivitas pemutihan PKB tanpa analisis dan bukti pendukung yang memadai.
Dengan batas waktu program hingga 29 Desember 2026, Pemprov Jambi dan jajaran Samsat memiliki kesempatan untuk memaksimalkan pelayanan sekaligus memperbaiki kualitas basis data kendaraan.
Ukuran keberhasilan pemutihan PKB semestinya tidak berhenti pada besarnya penerimaan selama program berlangsung. Kepatuhan pembayaran setelah relaksasi berakhir dan akurasi data kendaraan harus menjadi bagian penting dari evaluasi kebijakan.(Redaksi)
